- Moh Nadlir/VIVA.co.id
VIVA.co.id - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pemerintah akan segera membahas masalah batas ambang parlemen dan batas ambang presiden dengan DPR. Persoalan tersebut memang menjadi polemik belakangan ini.
"Itu kan usulan. Kami sebagai pemerintah menampung usulan itu. Dan mari kita bahas bersama di panitia kerja (Panja Revisi UU Pemilu)," kata Tjahjo usai memimpin rapat koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan negara, di Jakarta, Selasa, 17 Januari 2017.
Tjahjo menambahkan rapat dengan panja revisi Undang Undang Pemilu di DPR akan dilakukan besok, Rabu, 18 Januari 2017. Rapat akan membuat klaster yang akan diprioritaskan.
"Menyerap aspirasi masyarakat, aspirasi parpol. Tugas pemerintah mana yang sudah baik, ya sudah. Mana yang harus disempurnakan disempurnakan," katanya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengakui adanya keinginan pemerintah yang justru ingin menaikkan ambang batas parlemen dari 3,5 persen sesuai Undang-undang Pemilu yang akan direvisi. Selain itu pemerintah juga ingin meningkatkan ambang batas presiden yang sebelumnya 20 persen.
Tjahjo menolak bila upaya mempertahankan dan keinginan pemerintah menaikkan ambang batas parlemen dan presiden justru akan mengganjal partai kecil mengusung calon presiden. Menurutnya, ambang batas tetap diperlukan untuk menjaga kualitas pemilu dan demokrasi.
"Amerika saja partainya puluhan loh, tapi mengerucut di dua parpol. Mohon maaf ya, PDIP dulu parpol kecil. Tapi masyarakat pemilih yang membuatnya besar. Partai besar bisa kecil. Yang bikin kecil siapa? Masyarakat pemilih. Bukan pemerintah bukan presiden. Yang bisa dia punya kursi suara besar, kecil, tergantung masyarakat pemilih," tuturnya.
Tjahjo melihat pembahasan masalah ambang batas parlemen dan presiden ini akan cukup alot di DPR, mengingat beberapa fraksi parpol di DPR terus menyuarakan zero ambang batas. Tapi dia optimistis akan ada kompromi. (ase)
Prabowo Pernah Bilang Demokrasi Sangat Melelahkan, Bamsoet Dorong Penyempurnaan UU Pemilu
Bamsoet menilai penyempurnaan UU Pemilu perlu dilakukan di awal pemerintahan Prabowo Subianto periode 2024-2029.
