VIVA.co.id – Rieke Diah Pitaloka dari Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia atau TKI menilai bahwa kicauan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melalui Twitter ibarat menyentil banyak pihak. Namun Rieka mengatakan, pada kenyataannya memang ada TKI yang dipekerjakan layaknya tanpa hak alias babu bila menyoal terminologi yang digunakan Fahri tersebut.
"Saya kira sudah saatnya kita tidak terjebak eufemisme, menghalus-haluskan kata untuk kondisi yang berkebalikan. Menggunakan kata-kata yang sopan untuk menutupi ketidakadilan yang terjadi," kata Rieke dalam keterangannya, Rabu, 25 Januari 2017.
Menurut Rieke, pihak-pihak terkait harus fokus berjuang bersama memperbaiki sistem hukum yang melindungi TKI. Hal itu harus dilakukan agar negara penerima TKI pun tidak main-main dalam menjamin dan melindungi pekerja asal Indonesia.
"Sahkan revisi UU yang mengatur TKI dan harus sejalan dengan Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan keluarganya yang telah diratifikasi Indonesia," ujar Rieke.
Dia juga menyoroti soal perdagangan manusia berkedok pengiriman TKI yang perlu dibongkar.
"Bongkar perdagangan manusia berkedok pengiriman TKI agar TKI kita tidak diperlakukan sebagai babu atau bagian budak, tangkap dan adili siapa pun pelaku yang terlibat," kata Politikus PDI Perjuangan ini.
Selain itu, Rieke juga mendorong pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dengan aturan ini, pembantu akan punya kejelasan status kerja dan hak-hak pekerja yang harus didapatkan.
"Agar di dalam negeri pun profesi yang sama mendapatkan kepastian perlindungan hukum sebagai pekerja," lanjutnya.
Sebelumnya, Fahri menuliskan soal TKI ibarat babu bekerja di luar negeri dan pernyataan itu mengundang banyak reaksi. Namun Fahri membantah jika ia melakukan penghinaan terhadap TKI. Kicauan itu juga telah dihapus oleh Fahri Hamzah.
"Saya menghapus supaya enggak salah paham karena memang terminologi itu mengganggu di kupingnya, padahal saya enggak maksud ke arah sana," kata Fahri.
Jokowi Marah hingga Ancaman Reshuffle, Salah Siapa?
Penanganan covid-19 dianggap menjadi tanggung jawab presiden
