- Viva.co.id/Fajar GM
VIVA.co.id – Meski ditentang banyak pihak, Fraksi Partai Demokrat di DPR RI tetap saja mengajukan hak angket untuk menyelidiki kasus dugaan penyadapan percakapan antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, hak angket diajukan fraksinya karena berkaitan dengan masalah hak privasi warga negara.
"Kita lihat ada masalah serius yang ingin diselesaikan lewat hak angket tersebut. Kami masih terus komunikasikan dengan fraksi partai lain, tinggal tunggu waktu saja," ujarnya di gedung Wisma Proklamasi, Jakarta, Sabtu, 4 Februari 2017.
Hinca Panjaitan mengatakan, Partai Demokrat akan mengandalkan Benny K Harman untuk mengawal lobi hak angket penyadapan agar berjalan terus.
"Pak Benny K Harman akan menjadi garda di depan untuk meyakinkan fraksi-fraksi di Demokrat bahwa masalah penyadapan berkaitan dengan hak privasi setiap individu," ujarnya.
Secara pribadi, Hinca mengaku tidak mempermasalahkan komentar negatif orang yang memandang pengajuan hak angket tersebut sebagai sesuatu yang tidak krusial.
"Tidak masalah kalau ada yang menilai seperti itu. Yang penting kita berusaha saja terlebih dahulu," ujarnya.
Kata penyadapan itu muncul saat SBY menggelar konferensi pers beberapa hari lalu. Kata penyadapan itu dilontarkan SBY setelah namanya dan KH Ma'ruf disebut-sebut dalam persidangan perkara penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (one)
KPK Minim OTT, Alex Marwata: Banyak Pejabat Negara Sudah Tahu HP Disadap
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan alasan mengapa lembaganya jarang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) belakangan ini.
