- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta agar tidak ada aksi massa pada saat minggu tenang pilkada periode 12 hingga 14 Februari, atau jelang pencoblosan pada 15 Februari 2017.
"Yang pasti dalam minggu tenang tidak diizinkan pengerahan massa di ruang publik. Kalau dilakukan akan tindak tegas," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin 6 Februari 2017.
Wiranto menjelaskan bahwa pilkada harus berjalan aman dan tertib. Minggu tenang menjadi ruang bagi masyarakat untuk memastikan dan mempertimbangkan matang calon pemimpin daerah terbaik dari beberapa kandidat yang ada.
"Tentunya kami berharap keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, intelektual, mahasiswa untuk mengajak masyarakat melaksanakan pilkada dengan baik dengan cara-cara terhormat," tuturnya.
Untuk menghindari gesekan yang timbul, Wiranto telah berkonsultasi dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian guna menyiapkan anggotanya dalam pengamanan sejak minggu tenang hingga pascapencoblosan.
"Saya instruksikan kepada aparat keamanan agar bertindak tegas, tanpa ragu, tanpa pandang bulu kepada siapa pun yang ganggu pilkada serentak," katanya.
Selain itu, mantan ketua umum Partai Hanura ini meminta KPU dan Bawaslu agar tegas bila menemukan adanya pelanggaran pilkada.
"Minggu tenang harus tenang, jangan dibikin ribut. Minggu tenang harus dihormati agar masyarakat bisa memilih dan mempertimbangkan dengan tenang," ujarnya.
Pilkada Serentak di Sumut, Mendagri: Semua Siap
Pilkada serentak ini harus mengikuti protokol kesehatan.
