- VIVA.co.id/ Moh. Nadlir
VIVA.co.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, meminta masyarakat tidak terlalu mempercayai hasil lembaga survei. Sebab, ada unsur error atau kesalahannya, meskipun setiap orang berhak bersikap apa pun terhadap survei.
"Janganlah sampai survei itu kemudian diklaim sebagai sebuah kebenaran. Jangan sampai kita yakin survei itu merupakan sesuatu yang pasti benar," kata Wiranto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 17 April 2017.
Wiranto mengatakan, setiap survei memiliki margin error atau tingkat kesalahan. Tidak bisa hasil lembaga survei diklaim kebenarannya 100 persen.
"Oleh karena itu, masyarakat jangan kemudian terpengaruh oleh survei yang diyakini atau diklaim sebagai sebuah kebenaran," katanya.
Dalam setiap pemilu termasuk pilkada, lembaga survei biasanya menayangkan hitung cepat atau quick count. Wiranto menilai, hitung cepat memang tidak dilarang. Hanya saja, tidak bisa menjadi acuan bahwa perhitungan sudah selesai dan yang menang dari hasil hitung cepat itu.
Menurut Wiranto, biarlah KPU maupun Bawaslu yang bekerja secara profesional dalam melakukan perhitungan secara sah. Hasil dari KPU lah yang, menurutnya, harus dihormati sebagai kebenaran.
Untuk itu, Wiranto menilai bentuk partisipasi masyarakat DKI dalam pilkada adalah mendatangi tempat pemungutan suara dan memilih. Bukan langkah-langkah yang merugikan banyak pihak.
"Sebab kalau terjadi sesuatu yang mengganggu ketertiban, ketenteraman, kerusuhan, yang rugi juga masyarakat," katanya.
SBY Sebut Kultur Politik Tanah Air Berubah Sejak Pilkada DKI 2017
"Saya berani mengatakan bahwa politik kita telah berubah."
