PPP: Pemilu 2019 Jangan Sampai Gunakan Perppu

Ketum PPP, Muhammad Romahurmuziy.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id - Mandeknya pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu memunculkan opsi dipakainya UU Pemilu yang lama. Namun, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Romahurmuziy, yakin pemerintah tidak akan mengambil langkah tersebut.

img_title Mundur dari Kursi Wapres, Apakah Gibran Masih Bisa Nyapres Lagi?

"Saya memiliki optimisme pemerintah masih memiliki keinginan untuk menyelesaikan UU ini, karena kan akan lebih elok dan beban politiknya ditanggung semua parpol," kata Romi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juli 2017.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Romi juga menilai kecil peluangnya opsi mengarah ke UU lama, karena masih ada mekanisme voting di sidang paripurna. Sehingga masih tersedia peluang menemukan titik temu.

img_title Revisi UU Pemilu Mulai Dibahas di DPR, Sejumlah Akademisi Hadir Beri Masukan

"Kalau musyawarah tidak bisa digelar untuk mufakat, maka mekanisme voting juga tersedia. Jadi sebaiknya, saya melihat, kemungkinan deadlock-nya masih cukup jauh. Masih sangat mungkin karena mekanisme voting juga ada," ujar Romi.

Jika dikembalikan dengan aturan lama, maka pemerintah bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Romi berharap untuk mengatur helatan sebesar pemilu ini tidak memakai Perppu.

img_title Ditanya soal Penambahan Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu RI, DPR sebut Belum Ada Keputusan

"Jangan sampai Perppu. Ini toh yang masih jadi ganjalan soal presidential treshold saja, yang menjadi satu-satunya faktor," kata Romi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan pemerintah memiliki opsi terakhir agar revisi UU Pemilu kembali ke undang-undang yang lama. Hal itu dilakukan, jika kesepakatan pemerintah dan Pansus RUU Pemilu di DPR masih buntu.

"Pemerintah punya opsi untuk mengembalikan ke UU yang lama. Toh, undang-undang yang lama sama saja, tidak ada perubahan," kata dia. (ren)

Ilustrasi gedung KPU

Revisi UU Pemilu, DPR Evaluasi Sistem Proporsional hingga Ambang Batas Pencalonan

DPR mengevaluasi sejumlah isu dalam revisi UU Pemilu, mulai dari sistem proporsional, ambang batas, keserentakan, hingga penguatan KPU dan juga Bawaslu.

img_title
VIVA.co.id
14 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut