- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan pimpinan Pansus Revisi Undang Undang Pemilu dan pemerintah tetap menginginkan agar ada musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Karena, dari lima atau sekian daftar inventarisir masalah atau DIM yang dibahas semua bisa musyawarah.
"Tinggal 5 ini yang masuk dalam poin krusial. Kedua, sampai tadi malam kami juga masih terus berkomunikasi dengan teman-teman di pansus, fraksi dan partai. Semoga ada kata sepakat walaupun dari hasil lobi," kata Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 20 Juli 2017.
Dalam komunikasinya dengan sejumlah perwakilan fraksi dan partai, ia mengatakan fraksi-fraksi tersebut bersikap berdasarkan strategi partai dan menyangkut pertimbangan politik garis kebijakan partai.
"Kemudian ya kami serahkan pada hasil lobi bersama pimpinan partai, bersama pimpinan fraksi atau tidak dicari jalan keluar musyawarah mufakat di forum paripurna," kata Tjahjo.
Adapun komunikasi antara pemerintah dengan PAN dan PKB, mengingat hanya dua partai ini yang berbeda sikap dengan pemerintah pada saat pandangan mini fraksi, ia menyerahkannya pada forum paripurna.
"Kami serahkan pada pimpinan DPR untuk memimpin, yang penting ada pengambilan keputusan politik. Problemnya pemerintah tidak bisa ikut voting. Soal nanti ya nanti kita lihat perkembangan saat terakhir," kata Tjahjo.
Soal skenario pemerintah menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di paripurna, ia memastikan pemerintah telah merencanakan skenario. Termasuk kemungkinan opsi diam. Tapi ia akan melihat lebih lanjut mana yang terbaik.
"Soal mau opsi apa itu masing-masing punya hak. Semua opsi baik. Tapi harus dipilih. Saya yakin teman-teman DPR sudah punya pilihan yang terbaik dari yang baik-baik semua," kata Tjahjo. (ase)
Prabowo Pernah Bilang Demokrasi Sangat Melelahkan, Bamsoet Dorong Penyempurnaan UU Pemilu
Bamsoet menilai penyempurnaan UU Pemilu perlu dilakukan di awal pemerintahan Prabowo Subianto periode 2024-2029.
