PKS dan Gerindra Dukung Gugatan UU Pemilu ke MK

Sidang Paripurna DPR RI
Sumber :

VIVA.co.id – Partai Keadilan Sejahtera dan Gerindra mendukung adanya langkah uji materi Undang Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah parpol baru dan kalangan akademisi. Pengajuan ke MK merupakan hak konstitusional.

img_title Golkar Usul Sistem Pemilu Campuran dalam RUU Pemilu, 58 Kursi DPR RI Bisa Diisi Lewat Skema Dapil Nasional

Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS, Hidayat Nur Wahid, mengatakan uji materi merupakan hak publik. Ia pun mempersilakan warga yang akan mengajukan uji materi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kami dukung untuk dilakukan, karena menurut kami permasalahannya tidak sederhana, 20 persen atau berapa, itu terkait dengan konstitusional kah atau tidak," kata Hidayat di gedung DPR, Jakarta, Jumat 21 Juli 2017.

img_title RUU Pemilu Mulai Digodok, DPR Janjikan Partisipasi Publik dan Kaji Pemberlakuan Sistem Elektronik dalam Pemilihan

Ia menilai, kini bola ada di publik dan MK. Sehingga ia mendukung agar masalah ini bisa diselesaikan secara konstitusional. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai pilpres bermasalah dari sisi konstitusi.

"Tapi kalau misalnya nanti MK menyatakan itu inkonstitusional, ya berarti, 20 persen presidential threshold itu inkonstitusional, berarti pendapat kami benar, kembali pada 0 persen," kata Hidayat.
    
Sementara itu, Ketua DPP Gerindra, Riza Patria menyatakan dukungannya pada siapa pun masyarakat yang akan mengajukan gugatan UU Pemilu ke MK.

img_title RUU Pemilu Mulai Dibahas, Komisi II DPR Kaji Wacana Tambah 11 Kursi Legislatif

"Presidential threshold nanti akan diuji materi ke MK oleh banyak pihak. Nanti tetap keluar. Tidak ditahan UU-nya. Tentu masyarakat dalam waktu dekat banyak ajukan. Kami yakin hasilnya akan dimenangkan dan dikembalikan ke nol persen," ujar Riza.

Ia menambahkan, partainya tidak akan mengajukan uji materi ke MK. Sebab sudah banyak kelompok masyarakat hingga ahli yang mengajukan gugatan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Saya yakin ini adalah kasus yang paling banyak di judicial review di MK. Jumlahnya pasti puluhan. MK akan bingung nanti menerima pendaftarannya," lanjut Riza.

Ia berharap MK bisa segera menyelesaikan gugatan yang nantinya akan diajukan. Ia juga berharap agar putusannya sesuai dengan harapan masyarakat dan konstitusi. (ase)

Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pernyataan resmi usai mundur dari kursi Wapres

Mundur dari Kursi Wapres, Apakah Gibran Masih Bisa Nyapres Lagi?

Mundur dari jabatan Wapres, apakah Gibran masih berpeluang maju dan mencalonkan lagi? Pengamat menyoroti syarat pendidikan dan kekosongan aturan dalam UU Pemilu.

img_title
VIVA.co.id
14 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut