- Rifki Arsilan
VIVA.co.id - Bakal calon wakil gubernur pada Pilgub Jawa Barat, Ahmad Syaikhu, mengaku tetap berpegang teguh terhadap keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait adanya pencabutan dukungannya dari internal Jawa Barat. Bahkan, menurut dia, langkah pencabutan dukungan Gerindra terhadapnya, belum terdengar langsung dari mulut ketua umum.
"Kalau saya, berpegangan tentu seperti apa yang telah diungkapkan Pak Prabowo. Mengusung Demiz Syaikhu. Pencabutan itu juga belum saya dengar dari Pak Prabowo," ujar Syaikhu, Rabu, 13 September 2017.
Menurutnya, munculnya pernyataan menarik dukungan dari Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Mulyadi, merupakan dinamika internal partai. Karena, lanjutnya, langkah penarikan dukungan di tengah koalisi PKS-Gerindra terjaga erat, sangat tidak dimungkinkan.
"Saya kira itu dinamika internal. Saya enggak tahu itu resmi atau enggak. Kalau resmi kan ada surat segala macam," katanya.
Syaikhu enggan berandai-andai dengan situasi tersebut. Dia memastikan internal PKS tetap solid untuk suksesi Pilgub Jawa Barat.
"Enggak usah berandai-andai, kami masih berkoalisi. Yang riak-riak akan coba kami dekatkan," katanya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Barat, Mulyadi menyatakan, terkait sikap pencabutan dukungan kader PKS Ahmad Syaiku sebagai bakal calon wakil gubernur di Pilgub 2018, sudah bulat.
Menurut dia, sikap tersebut berdasarkan situasi perkembangan terbaru dinamika politik di Jawa Barat dan petunjuk dari tingkat pusat.
"Karena Pak Prabowo selalu meminta laporan atas perkembangan di Jabar dan beliau selalu mendengarkan apa pun masukan dan informasi dari saya selaku ketua DPD," ujar Mulyadi dalam pesan singkatnya, Selasa, 12 September 2017.
Menurutnya, keputusan Ahmad Syaikhu dipasangkan dengan Deddy Mizwar sulit untuk mendapatkan peluang besar dalam kontestasi di Pilgub Jabar.
"Untuk mengusung pasangan Demiz Saikhu, sejauh ini menjadi sulit direalisasikan karena pertimbangan atas kesiapan kandidat dan PKS," ujarnya.
Softbank Batal Investasi di IKN, Fraksi PKS: Jangan Perbesar APBN
Anggota Komisi V dari fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi di IKN tersebut. Jangan perbesar pemakaian APBN.
