- VIVA.co.id/Zahrul Darmawan
VIVA.co.id - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan tidak ada pencabutan dukungan untuk Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu di Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Apalagi, menurut dia, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sudah menegaskan dukungan itu.
"Semuanya masih sesuai apa yang menjadi kesepakatan kita. Enggak ada itu (pencabutan). Pak Prabowo sudah menyampaikan," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 September 2017.
Terkait Ketua DPD Gerindra Jabar Mulyadi yang sempat menyampaikan pencabutan itu, Fadli mengatakan itu bagian dari dinamika biasa saja. Dia menilai apa yang dikatakan Mulyadi bukan pembangkangan.
"Bukan pembangkangan. Namanya proses. Proses dan belum menjadi sesuatu yang final. Dinamika itu biasa saja. Mungkin mendengarkan aspirasi dari kanan kiri," ujar Fadli.
Fadli juga memastikan koalisi Gerindra dengan Partai Keadilan Sejahtera di Jabar tidak pecah hingga kini. Sementara deklarasi Deddy-Syaikhu akan segera disiapkan.
"Sejauh yang kita sepakati masih sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan. Tunggu waktunya lah," kata Fadli.
Sebelumnya, Mulyadi menilai pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Saikhu sulit diusung untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Hal ini mempertimbangkan kesiapan kandidat dan juga partainya Syaikhu, yakni Partai Keadilan Sejahtera.
"Belum lagi statement Pak Saikhu kemarin di acara konsolidasi PKS Kabupaten Bandung, beliau mengatakan kalau boleh memilih, beliau lebih suka tetap di kota Bekasi. Dan juga merasa namanya belum dikenal di Jabar," kata Ketua DPD Gerindra Mulyadi, mengonfirmasi lewat pesan singkat, Selasa 12 September 2017.
Mulyadi mengungkapkan, untuk koalisi dengan PKS pun belum menemui perkembangan yang menggembirakan. Padahal, kata dia, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selalu meminta laporan perkembangan.
"Sejauh ini tidak ada pembahasan yang mengarah kerjasama yang bersifat sinergi, antara Partai Gerindra dan PKS," kata Mulyadi. (ase)
Softbank Batal Investasi di IKN, Fraksi PKS: Jangan Perbesar APBN
Anggota Komisi V dari fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi di IKN tersebut. Jangan perbesar pemakaian APBN.
