- Antara/ Ari Bowo Sucipto
VIVA – Status Setya Novanto yang sudah menjadi tahanan KPK atas kasus korupsi proyek e-KTP membuat kursi Ketua Umum Golkar panas. Beberapa nama kandidat bermunculan. Salah satu nama yang dinilai kuat adalah kader Golkar yang juga Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.
Koordinator Pemenangan Pemilu Wilayah I DPP Golkar, Nusron Wahid, mengatakan dalam AD/ART partai seorang ketua umum harus dipilih lewat sebuah Musyawarah Nasional (Munas).
"Pak Airlangga punya peluang. Tadi ketemu presiden. Bagus, Jawani, kalem," kata Nusron di Kantor DPP Partai Golkar di Jakarta, Senin 20 November 2017.
Meski Airlangga punya peluang besar, bukan berarti akan begitu saja terpilih. Sebelum menuju Munas untuk memilih Ketua Umum, DPP partai Golkar harus memilih dulu Pelaksana Tugas (Plt) setelah Novanto ditahan KPK.
Sebelumnya Airlangga menyatakan kesiapannya setelah menghadap Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 November 2017. Terkait akan digelar Munas Luar Biasa atau Munas, Airlangga mengatakan semua tergantung daerah-daerah, sebagai pemilik suara sah partai. Dia juga menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo.
"Saya kan pembantu presiden dan kader partai. Pertama saya bergantung kepada aspirasi yang berkembang di daerah, dan kedua kepada Bapak (Presiden Jokowi)," kata Airlangga, di Istana Negara.
Kemudian, kata dia, soal kondisi Golkar sekarang dinilainya perlu upaya penyelamatan terhadap eksistensi partai. Alasannya, perhelatan politik seperti pemilihan kepala daerah akan dimulai berlangsung pada 2018.
"Tentunya harus ada langkah-langkah untuk penyelamatan partai," kata Airlangga.
Seperti apa langkah-langkah itu, Airlangga mengatakan masih menunggu rapat yang dilakukan oleh partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Pada dasarnya, kalau Golkar kami kembalikan pada mekanisme yang ada dan pada aspirasi dari daerah-daerah," katanya. (ren)
Bertemu Airlangga, Menteri Inggris Puji Pelaksanaan Pemilu di RI yang Damai
Di depan Airlangga, Menteri Inggris Greg Hands punya kesan mendalam terhadap pesta demokrasi pemilu di Tanah Air.
