- VIVA.co.id/ Agus Rahmat.
VIVA – PDI Perjuangan mengkritik agar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bisa melepas jabatannya agar efektif dalam menjalankan tanggung jawab. Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun menilai Khofifah mesti mundur dan Presiden Joko Widodo segera melakukan reshuffle.
Dia menekankan bila hanya cuti tanpa mundur maka akan berimbas terhadap Kementerian Sosial.
"Dari menteri ke gubernur agar jabatan menterinya efektif ya harus dilakukan reshuffle. Kan kalau menterinya cuti selama masa proses kampanye, kan tugas menterinya macet semua," kata Komarudin saat dihubungi, Rabu, 29 November 2017.
Dia menambahkan masih banyak orang lain yang bisa menjadi menteri. Sebab, bicara politik terkait dengan partisipasi. Sehingga menteri yang 'nyalon' harus membagi tugas untuk tanggung jawab dan partisipasi dalam politik.
"Kalau menteri calon kepala daerah harus mundur dong. Saya kira kalau Bu Khofifah bakal cagub ya harus mundur dari menteri," kata ujar anggota Komisi II DPR tersebut.
Ia pun menilai reshuffle kabinet harus secepatnya dilaksanakan. Meskipun soal waktunya, diia akui memang menjadi urusan Presiden.
"Itu urusan Presiden. Ya harus secepatnya," kata Komarudin.
Khofifah siap maju ke Pemilihan Gubernur Jatim bersama Emil Dardak. Khofifah didukung Demokrat dan Golkar. Tiga parpol lain yaitu Nasdem, PPP, dan Hanura kemungkinan juga akan mendukung Khofifah-Emil. Sementara, PDIP bersama PKB akan mendukung Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dan Abdullah Azwar Anas. (ase)
Risma Populer di Jatim tetapi Elektabilitas Khofifah Tinggi, Menurut Pakar Komunikasi Politik
Pakar komunikasi politik mengatakan sosok Menteri Sosial Tri Rismaharini cukup populer di Jawa Timur tetapi elektabilitasnya tidak setinggi Khofifah Indar Parawansa.
