- Puspen TNI
VIVA - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan salah satu institusi yang jadi sorotan setiap ada event demokrasi adalah TNI. Oleh karena itu, menurutnya, TNI harus bisa menjawab apa yang diinginkan rakyat.
"Yang dipikirkan dan diinginkan masyarakat adalah bagaimana posisi netralistas TNI itu," kata Moeldoko dalam perbincangan di tvOne, Kamis, 7 Desember 2017.
Moeldoko menuturkan pada saat menjadi panglima, dia menjalankan politik negara yaitu TNI tidak bisa dipengaruhi siapa pun. "Itu pesan eksternal saya. Pesan saya kepada prajurit TNI, hey kalian para prajurit TNI, jangan mau dipengaruhi siapa pun," katanya.
Dia mengaku memperingatkan pihak-pihak ekstrenal untuk tidak coba-coba mempengaruhi prajurit TNI untuk berpolitik praktis. Karena, TNI akan menjalankan perintahnya.
"Ini politik negara yang saya jalankan. Jangan Panglima TNI bersikap ambigu sehingga membingungkan semua pihak dan menimbulkan spekulasi," ujarnya.
Moeldoko mengingatkan Pangliam TNI memiliki otoriras yang sangat tinggi. Dia menyampaikan apapun bisa dia lakukan sepanjang tidak tergoda oleh apapun.
Presiden Jokowi memilih Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Hadi pada Rabu, 6 Desember 2017, kemarin sudah melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
Hadi akan menjadi Panglima TNI di masa tahun-tahun politik pada 2018 dan 2019. Dia menggantikan posisi Jenderal Gatot Nurmantyo yang dipandang sejumlah pihak sering berpolitik.
19 Pati TNI Naik Pangkat Lebih Tinggi, Ini Daftar Namanya
Upacara Laporan Korps Kenaikan Pangkat dipimpin oleh Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan
