- ANTARAFOTO/Nyoman Budhiana
VIVA – Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan pidato politik menyambut awal tahun 2018 di hadapan para kader partai itu di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 5 Januari 2018.
SBY memaparkan lima hal dalam pidatonya yang semua berpokok pada momentum penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018 dan menyongsong pemilu legislatif serta pemilu presiden pada 2019. Namun sebelum itu dia memulai pidatonya dengan menyanjung Presiden Joko Widodo serta capaian-capaian pemerintahannya.
“Demokrat tidak bermaksud mendikte pemerintah, khususnya tentang pilkada tahun 2018 dan pemilu tahun 2019. Karena demokrat mengetahui bahwa Presiden Joko Widodo dengan serius sedang dan melakukan tugasnya. Saya menyaksikan Jokowi ingin berbuat yang terbaik untuk rakyatnya,” katanya.
Demokrat, menurut SBY, melihat hasil dan prestasi pemerintahan Presiden Jokowi, misalnya, dalam pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. “Tulus kita sampaikan penghargaan yang tinggi. Patut dijaga dan ditingkatkan,” ujarnya.
Sejumlah Kekurangan
Namun Presiden keenam Indonesia itu mengingatkan juga kepada pemerintah bahwa tentu masih ditemukan sejumlah kekurangan, terutama yang dialami langsung oleh rakyat. Pemerintah juga harus memastikan pilkada dan pemilu dapat berjalan aman, damai, dan lancar serta jujur, adil, dan demokratis.
Dia menekankan kewajiban negara dan seluruh aparaturnya untuk bersikap netral atau tidak berpihak dalam seluruh rangkaian pilkada serentak maupun pemilu legislatif dan pemilu presiden.
Perangkat-perangkat negara, seperti BIN, Polri, Kejaksaan, dan TNI, mutlak wajib bersikap netral. Begitu juga alat-alat negara semacam badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah.
“Tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan untuk memenangkan calon gubernur, calon bupati, atau calon presiden tertentu. Tidak boleh juga kepada partai dan caleg. Jangan sampai uang digunakan untuk kepentingan calon-calon tertentu,” katanya.
“Kalau terjadi,” SBY memperingatkan lagi, “itu merupakan kejahatan politik yang sanksinya berat. Cegah kriminalisasi politik, apalagi kalau itu pesanan dari pihak-pihak tertentu. Hati-hati dalam berbuat. Jangan dikira rakyat tidak tahu.” (ren)
