Trump Mainkan Tarif Impor, Begini Dampaknya ke RI
- REUTERS/Ludovic Marin/Pool
VIVA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memberlakukan kenaikan tarif impor baja sebesar 25 persen dan aluminium 10 persen pekan ini untuk melindungi produsen di dalam negeri.
Terkait hal itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattof, menilai kebijakan Trump tersebut tidak memiliki dampak langsung terhadap perekonomian maupun perdagangan Indonesia.
Kondisi itu, menurutnya, disebabkan ekspor baja maupun aluminium Indonesia ke AS terbilang masih kecil, dengan masing-masing hanya mencapai 1-2 persen.
"Kalau untuk tarif baja dan aluminium memang enggak langsung akan berdampak ke Indonesia, karena ekspor kita juga kecil ke Amerika," tuturnya saat dihubungi VIVA, Rabu 7 Maret 2018.
Meski demikian, Abra mengkhawatirkan, isu kenaikan tarif yang digulirkan oleh Trump ini akan memantik kebijakan serupa di Eropa yang menjadi penerima barang ekspor terbesar Indonesia.
"Kalau sampai nanti negara-negara tersebut naikin tarif impor, baru nanti Indonesia kena imbasnya. Tinggal dilihat struktur impor kita yang terbesar apa," katanya.
Untuk itu, ekspor komoditas Indonesia yang terbesar seperti batu bara dan crude palm oil (CPO) perlu diperhatikan. Sebab, jika benar ada perang tarif tadi pasti ekspor akan terganggu.
"Tapi akan parah kalau sampai benar itu terjadi, ibaratnya akan ada perang dunia dalam konteks ekonomi. Nanti kalau itu terjadi, Indonesia harus memilih, dalam tanda kutip akan ada di poros mana, karena itu kan sifatnya bilateral. Pasti semua negara akan ada perjanjian kerja sama," tutur Abra.
Di lain pihak, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani juga menganggap kebijakan tarif impor AS tersebut belum ada dampak langsung terhadap Indonesia. Karena untuk bahan baku baja dan aluminium untuk Industri, Indonesia masih impor.
"Kita sendiri kan masih impor (baja dan aluminium). Jadi menurut kami sih kebijakan Amerika tersebut dampaknya masih kecil, orang kita impor kok. Jadi tidak terlalu signifikan (dampaknya)," kata Rosan di Menara Kadin, Jakarta, 6 Maret 2018.
China Perkuat Hak Kekayaan Intelektual, tapi Masih Bersinggungan dengan Hukum Internasional
Dalam beberapa tahun terakhir, Partai Komunis China (CCP) menjadikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai salah satu pilar utama dalam strategi ekonomi dan teknologi
