Defisit APBN hingga Akhir Februari Rp48,9 Triliun
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, posisi defisit anggaran sampai dengan akhir Februari 2018 adalah sebesar Rp48,9 triliun atau tercatat 0,33 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB.
Dia mengatakan, defisit anggaran tersebut lebih rendah jika dibandingkan 2017, yang sebesar Rp54,7 triliun, serta 2016 sebesar Rp86,7 triliun.
"Ini menandakan bahwa APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita makin hari makin kelihatan sehat dan baik," ujarnya di kantornya, Senin 12 Maret 2018.
Nilai defisit pada Februari 2018 ini, diperoleh dari pendapatan negara yang mencapai Rp200,1 triliun atau sebesar 10,6 persen terhadap APBN, serta belanja negara yang mencapai Rp249 triliun atau sebesar 11,2 persen terhadap APBN.
Sri menjelaskan, untuk pendapatan negara diperoleh dari penerimaan perpajakan sebesar Rp160,7 triliun atau meningkat sebesar 13,6 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya, serta dari pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp39,2 trililun atau meningkat 34 persen dari tahun sebelumnya.
"Jadi, ini suatu kenaikan yang melonjak dari tahun sebelumnya," katanya.
Untuk realisasi belanja negara, Sri merincikan, berasal dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp127,6 triliun atau meningkat 24,1 persen dari tahun sebelumnya. Di mana, belanja pemerintah pusat ini diperoleh dari belanja K/L sebesar Rp55,2 triliun, serta non-K/L sebesar Rp72,4 triliun.
Sedangkan belanja negara untuk transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp121,5 triliun atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,0 persen. Di mana, untuk transfer ke daerah sebesar Rp116,2 triliun dan dana desa Rp5,2 triliun.
"Ini menandakan juga bahwa di sisi belanja juga terjadi akselerasi belanja yang luar biasa," tambahnya.
Berdasarkan posisi defisit anggaran sampai akhir Februari yang terus membaik dari tahun-tahun sebelumnya, Sri menegaskan bahwa tren APBN terus mengalami perbaikan yang positif, sehingga keuangan negara terus mengalami perbaikan. "Sekali lagi ini adalah tren yang baik," tegasnya. (asp)
Ketua Banggar DPR Tolak Usulan JK Kurangi Subsidi BBM: Kenapa untuk Orang Miskin Diotak-atik?
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menolak usulan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (subsidi BBM) untuk menjaga APBN di tengah konflik global.
