Realisasi Transfer Daerah Melempem hingga 31 Maret 2018
- REUTERS/Beawiharta
VIVA – Kementerian Keuangan mencatat realisasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD hingga 31 Maret 2018 telah mencapai Rp185,59 triliun atau sebesar 24,22 persen dari pagu alokasi anggaran TKDD pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2018 sebesar Rp766,16 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi penyerapan anggaran TKDD itu sedikit lebih rendah jika dibandingkan kinerja pada 2017 sebesar Rp195,19 triliun.
"Hal ini disebabkan oleh rendahnya realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dan Dana Insentif Daerah dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya," ujar Ani, sapaan akrab Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya, Selasa 17 April 2018.
Kemudian, lanjut Ani, untuk Dana Alokasi Umum, yang menjadi instrumen pemerintah untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah hingga 31 Maret 2018 mencapai Rp133,26 triliun, atau lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp132,99 triliun.
"Secara umum, DAU yang telah di transfer mampu menjaga keseimbangan pelayanan publik antar daerah," ucapnya.
Sedangkan, untuk Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp16,92 triliun dari pagu anggaran yang mencapai Rp89,22 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp17,78 triliun dari pagu Rp62,44 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik mencapai Rp19,85 triliun dari pagu Rp123,45 triliun yang termasuk di dalamnya Tunjangan Khusus Guru (TKG).
"Dengan penerapan penyaluran berbasis kinerja, maka realisasi dana tunjangan guru Maret 2018 mengalami penurunan yang sangat dipengaruhi oleh kedisiplinan atau ketaatan penyampaian laporan dari pemerintah daerah," papar Ani.
Adapun untuk Dana Insentif Daerah (DID), lanjut Ani, yang merupakan suatu bentuk reward untuk memacu pemerintah daerah dalam meningkatkan prestasi dan kinerja keuangan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, hingga 31 Maret telah terealisasi sebesar Rp2,7 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp8,5 triliun. Atau dengan artian menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang sebesar Rp4,27 triliun.
"Lebih rendahnya realisasi penyaluran DID tahun ini disebabkan antara lain masih tertundanya penyaluran DID tahap I sebesar Rp1,5 triliun kepada 109 daerah dari total 33 daerah penerima DID 2018 yang belum melengkapi persyaratan," ujarnya. (ren)
Ketua Banggar DPR Tolak Usulan JK Kurangi Subsidi BBM: Kenapa untuk Orang Miskin Diotak-atik?
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menolak usulan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (subsidi BBM) untuk menjaga APBN di tengah konflik global.
