- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Pemerintah kembali menegaskan bahwa proyek infrastruktur yang tengah digenjot saat ini, diyakini dapat menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi ke depannya.
Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Wismana Adi Suryabrata mengatakan, dengan pembangunan infrastruktur yang dipercepat, diperkirakan pada 2018 hingga 2045, Indonesia menduduki peringkat delapan negara dengan perekonomian terbesar di dunia.
Menurut dia, pada periode tersebut, pertumbuhan domestik bruto (PDB) perkapita Indonesia diperkirakan melonjak pesat dari yang saat ini hanya sebesar US$3,378 menjadi sebesar US$19,794.
"Pembangunan itu untuk jangkanya menengah panjang. Kalau kita lihat, perkiraan Bappenas setelah kita merdeka 100 tahun, kira-kira akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-8 di dunia, dari yang sekarang peringkat 16," ujar Wismana di Jakarta, Jumat 27 April 2018.
Dia mengungkapkan, pengaruh dari adanya infrastruktur terhadap perkembangan ekonomi suatu negara juga dapat dibuktikan dari adanya stok infrastruktur yang ada terhadap PDB, di mana hal itu akan menunjukan kualitas perekonomian suatu bangsa.
Saat ini, lanjut dia, stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB hanya mencapai 38 persen, sedangkan rata-rata negara maju telah memiliki stok infrastruktur mencapai 70 persen dari PDB.
Akibatnya, kualitas perekonomian Indonesia juga tertinggal, bahkan dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura yang sudah menjadi negara dengan kualitas terbaik ke dua di dunia dan Malaysia yang telah menduduki posisi ke-22. Sedangkan Indonesia, hanya menduduki posisi ke-52.
"Inilah tantangan yang kita hadapi karena gap yang besar itu. Akibatnya, daya saing infrastruktur kita meski naik ke posisi 52 pada 2016-2017, kita masih tetap kalah dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand, yang masing-masing peringkatnya mencapai posisi dua, 22, dan 43," tegasnya.
Kendati demikian, Wismana mengingatkan, pembangunan infrastruktur bukan hanya untuk sekadar itu. Melainkan juga ditujukan untuk pemenuhan pelayanan dasar yang merata bagi masyarakat, pemenuhan infrastruktur perkotaan, demi mobilitas yang baik, dan infrastruktur pendukung sektor unggulan, seperti energi.
"Pemenuhan dasar, seperti air minum, sanitasi yang akan berhubungan produktifitas masyarakat kita. Perumahan, jalanan, dan transportasi. Kalau itu enggak ada, semua bagaimana ekonomi kita bisa bergerak," ujarnya.
Bappenas dan Pertamina Jalin Kerjasama Kebijakan Energi Keberlanjutan
Pertamina bersama Bapennas melakukan penandatangan kerja sama untuk pengembangan kebijakan energi berkelanjutan.
