Begini Persiapan RI Saat Perang Dagang AS-China Dimulai
- ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
VIVA – Pemerintah tengah menyiapkan working group atau kelompok kerja sama lintas kementerian, untuk memperbaiki ekspor-impor di tengah gejolak perdagangan global yang disebabkan perang perdagangan Amerika Serikat dengan China.
Di ketahui, hari ini, AS resmi melakukan perang dagang dengan China. Hal ini ditandai dengan telah resminya pemberlakuan bea masuk baru bagi produk impor asal China senilai US$34 miliar.
Sebagai balasannya, China juga telah resmi mengenakan bea masuk baru bagi sebagian produk impor asal AS senilai US$34 miliar.
Wacana penyiapan working group lahir, setelah Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengadakan rapat koordinasi, terkait peningkatan ekspor dan investasi bersama dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartato, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat 6 Juli 2018.
Usai rapat, Menteri Perindustrian Airlangga Hartato mengatakan, perang dagang antar AS-China memiliki dampak signifikan terhadap perdagangan Indonesia, khususnya komoditas baja. Karenanya, working group tersebut ditujukan untuk mencari antisipasi dari dampak perang dagang tersebut.
"Sektor baja ini tadi, saya sampaikan bahwa kita harus mempersiapkan, agar tidak menjadi kebanjiran impor. Karena, selama ini produksi baja Krakatau Steel misalnya, kalau dibanjiri oleh produk impor, ini sulit untuk bisa meningkatkan utilisasi pabrik," ujar dia.
Selain itu, lanjut Airlangga, sektor yang potensial untuk terkena dampak adalah sektor keramik. Terlebih, pemerintah belum mampu untuk memenuhi kebutuhan operasi untuk produksi industri tersebut, seperti halnya penurunan harga gas untuk menggerakan industri keramik.
"Apalagi, kan kita belum bisa menurunkan harga gas sesuai dengan apa yang diharapkan industri. Jadi, kalau industri tidak mendapatkan gas sesuai dengan apa yang diharapkan, ditambah lagi kebanjiran impor, maka industri itu kena double hit, dua kali pukulan," ucap dia.
Karena itu, Airlangga mengungkapkan, working group ini perlu segera dibentuk supaya pemerintah mampu mengantisipasi dampak dari gejolak perdagangan global yang tengah terjadi. Hal ini nantinya, juga akan mampu mencari jalan keluar agar bisa mendorong produk-produk ekspor.
"Antara lain, tentu untuk peningkatan utilisasi dari pabrik baja, pabrik keramik, pabrik semen, kemudian juga mendorong industri otomotif untuk ekspor. Nah, itu tadi yang dibahas, kita buatkan working group agar kita bisa detailkan satu persatu," papar dia.
China Perkuat Hak Kekayaan Intelektual, tapi Masih Bersinggungan dengan Hukum Internasional
Dalam beberapa tahun terakhir, Partai Komunis China (CCP) menjadikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai salah satu pilar utama dalam strategi ekonomi dan teknologi
