Presiden Jokowi Putuskan Tidak Ada APBN Perubahan 2018

Presiden Joko Widodo
Sumber :
  • Antara Foto/Wahyu Putro/ via REUTERS

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani, memaparkan semester pertama pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2018. Anggaran diklaim terjaga dengan defisit yang kecil dibanding sebelumnya.

img_title Yuk Simak! Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional 2022

Maka dengan begitu, dalam rapat mengenai APBN di Istana Bogor, diputuskan nantinya tidak akan ada perubahan terhadap APBN tahun 2018 ini.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Karena postur APBN cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara, dan defisit lebih kecil dari direncanakan, maka bapak presiden menyampaikan bahwa untuk APBN 2018 ini kita tidak melakukan APBN Perubahan," jelas Sri Mulyani, dalam keterangan pers di Istana Bogor, Senin 9 Juli 2018.

img_title Buka Beasiswa LPDP 2022, Menkeu Minta Pengelola Dana Abadi Transparan

Sri Mulyani mengatakan, defisit mengalami penurunan. Hanya jumlahnya lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ia menyebut, dalam kurun empat tahun ini, defisit 2018 adalah yang paling kecil.

"Realisasi defisit kita adalah Rp110 triliun, lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang posisinya Rp175 triliun," kata Sri.

img_title Sri Mulyani: Subsidi Jadi Belanja APBN Terbesar pada Januari 2022

APBN yang cenderung terjaga itu, kata Sri, membuktikan bahwa keuangan pemerintah tidak ada masalah. Utang selama ini, masih bisa dikelola dengan baik.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sri Mulyani juga mengkonfirmasi, bahwa pemerintah sangat berhati-hati membuat APBN sehat walau banyak publik mencibir terkait utang yang dianggap sudah sangat banyak.

"Ini menggambarkan pemerintah terus berusaha membuat APBN sehat, kredibel, dan terutama dikaitkan dengan banyak sekali pendapat masalah utang dan pengelolaan utang. Hasil Semester 1 mengkonfirmasi pemerintah sangat berhati-hati dan sangat prudent dalam menjaga APBN 2018," jelas mantan Direktur Bank Dunia itu.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan

Ketua Banggar DPR Tolak Usulan JK Kurangi Subsidi BBM: Kenapa untuk Orang Miskin Diotak-atik?

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menolak usulan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (subsidi BBM) untuk menjaga APBN di tengah konflik global.

img_title
VIVA.co.id
7 April 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut