Pemerintah Diminta Awasi Maraknya Broker Properti Asing
- Istimewa
“Selama ini, kami sangat kesulitan untuk memberikan informasi kepada pihak pemerintah, berapa besar transaksi properti yang dilakukan oleh broker properti. Hal ini, karena tidak adanya informasi mengenai transaksi yang terjadi, karena dilakukan oleh broker properti yang umumnya belum tersertifikasi. Pemerintah harus membuat aturan yang tegas mengenai hal ini,” ujar Hartono.
Selain itu, Kementerian Perdagangan juga harus berkordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Keuangan, terkait maraknya agen properti asing yang melakukan aktivitas di Tanah air. Dengan adanya aturan tegas mengenai registrasi tersebut, maka agen properti asing tidak bisa seenaknya melakukan jual beli properti di Indonesia dengan ilegal.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Broker Properti, Yamanah AC menjelaskan, diberlakukannya sertifikasi kepada broker properti, mengacu kepada program pemerintah bahwa seluruh tenaga kerja di Indonesia harus memiliki kompetensi. Sertifikasi yang dimaksud adalah harus sesuai dengan standar kerja nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja.
“Maka, dibentuklah lembaga sertifikasi yang berwenang untuk memberikan izin atau lisensi kepada sektor-sektor yang ingin melakukan uji kompetensi, untuk memastikan tenaga kerja yang ada disektor-sektor tersebut kompeten,” ujarnya.
Saat ini, menurut Yamanah, sudah ada 1.000 lebih LSP di Indonesia, yang bukan hanya untuk broker properti, tetapi seluruh profesi seperti dokter, akuntan, pengacara, dan profesi lainnya.
Dia mengakui, adanya aturan diwajibkannya sertifikasi di industri broker properti disambut positif oleh para pelaku profesi ini. Hal ini terlihat dengan tingginya minat dan padatnya jadwal uji kompetensi yang dilakukan oleh pihaknya dalam beberapa bulan terakhir. Meski begitu, pihaknya berupaya untuk melakukan uji kompetensi setiap bulannya.
Selanjutnya, Hartono menjelaskan bahwa saat ini, baru sebanyak 1.300 perusahaan broker properti yang memiliki sertifikasi dan masih banyak sekali yang belum. “Kami memperkirakan, saat ini, ada 30 ribu broker properti yang melakukan kegiatan, baik yang sudah menjadi anggota AREBI maupun yang belum terdaftar. Kami berharap dalam waktu dekat, seluruh broker properti di Indonesia memiliki sertifikasi agar bisa bersaing dengan broker properti asing,” tuturnya.