- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA – Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengungkapkan, pemerintah pada tahun ini menambah plafon penyaluran KUR, menjadi sebesar Rp123,53 triliun dari yang sebelumnya sebesar Rp120 triliun.
Iskandar mengatakan penambahan tersebut dilakukan lantaran permintaan KUR oleh pelaku usaha terus mengalami peningkatan, sehingga perbankan meminta pemerintah menambah plafon KUR pada tahun ini.
"Karena permintaan UMKM tinggi, maka bank-bank meminta tambahan plafon. Seluruh tambahan ini sudah disetujui komite untuk tahun ini. Sehingga plafon 2018, Rp123,53 triliun atau meningkat Rp6,5 triliun dibanding plafon sebelumnya," tutur dia di kantornya, Rabu 8 Agustus 2018.
Hingga pertengahan tahun, Iskandar menyebutkan, plafon KUR sudah dialokasi sebesar Rp117,076 dari target Rp120 triliun.
Selain itu, Iskandar juga mengatakan, terkait realisasi pembiayaan KUR itu sendiri sampai dengan semester I 2018 mencatatkan capaian yang positif. Di mana, dari 1 Januari 2018 hingga 30 Juni 2018 tercatat telah disalurkan sebesar Rp64,6 triliun atau 55,2 persen dari target penyaluran Rp117,08 triliun pada 2018.
Agresivitas capaian KUR tersebut juga dikatakan dia diikuti dengan terjaganya tingkat Non Performing Loan (NPL) di angka 0,01 persen. Di samping keberhasilan pemerintah dalam menjaga dominasi porsi penyaluran KUR kepada usaha mikro.
“Hal tersebut tercermin dengan penyaluran KUR Mikro sebesar Rp41 triliun yaitu 63,5 persen dari penyaluran KUR, diikuti dengan KUR Kecil sebesar Rp23,3 triliun yaitu 36,1 persen dari penyaluran KUR, dan KUR Penempatan TKI sebesar Rp231 miliar yaitu sebesar 0,4 persen dari penyaluran KUR,” tutur Iskandar.
Adapun total nilai penyaluran KUR sejak 2015 sampai dengan 30 Juni 2018, Iskandar menyebutkan, telah disalurkan sebesar Rp277,4 triliun dengan outstanding sebesar Rp130,8 triliun kepada 11,8 juta pelaku UMKM. Capaian tersebut juga diikuti dengan terjaganya tingkat NPL KUR pada tingkatan 1,06 persen.
Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Perkuat Komitmen Aktif dalam Tatanan Dunia
Menjadi anggota OECD memungkinkan Indonesia memperkuat komitmen konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam tatanan dunia.
