VIVAnews -- Gaji pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan melonjak seiring dengan kebijakan reformasi birokrasi yang akan diterapkan di instansi tersebut. Perbaikan itu dilakukan melalui sistem remunerasi gaji Bappenas.
"Ini untuk mewujudkan pemerintah yang lebih efisien, sekaligus mengurangi korupsi," ujar Sekretaris Utama Bappenas, Syahrial Loetan di gedung Bappenas, Jakarta, Kamis malam (25 September). "Omong kosong bicara pemberantasan korupsi, kalau pendapatan tidak diperbaiki."
Perbaikan gaji ini merupakan program pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla. Penerapan remunerasi ini awalnya diberlakukan di Departemen Keuangan. Untuk tahap selanjutnya, pemerintah akan menerapkan di enam instansi lain. Untuk Bappenas, pemerintah akan memberlakukan pada tahun depan.
Kendati peran Bappenas sudah banyak dipangkas dan dialihkan ke Departemen Keuangan, fungsi lembaga ini masih sangat besar dalam penentuan perencanaan pembangunan nasional.
Menurut Syahrial, rancana itu sudah mendapat lampu hijau dari DPR. Bahkan, mereka salut dengan Bappenas karena kebijakan remunerasi tersebut tidak berujung pada tambahan dana dari anggaran negara. Tetapi, menggunakan anggaran yang selama ini sudah dipakai Bappenas, seperti honor-honor kegiatan tak penting. "Jadi, duitnya ya itu-itu juga, kami hanya menata ulang."
Sesungguhnya, kata dia, Bappenas sudah lama membuat kajian soal perbaikan pendapatan ini. Sekarang, institusi ini sedang menyiapkan perangkat-perangkatnya, seperti indikator kinerja, prosedur kerja standar, golongan kepegawaian, serta pemetaan pegawai.
Ia mengakui Bappenas memang berbeda dengan instansi Departemen Keuangan, seperti pajak dan bea cukai yang lebih kelihatan dalam membuat indikator kinerja. Sedangkan, di Bappenas cukup sulit menilai kinerja sebuah perencanaan yang bagus. Misalnya, yang beban kerjanya lebih berat akan mendapat penilaian lebih bagus. Begitupun dengan yang berprestasi dengan sistem baru tersebut akan kelihatan. "Jadi, pejabat eselon satu pun bisa berbeda."
Jaksa Agung Bilang Kasus Korupsi Timah Rugikan Rp 300 Triliun Masuk Pengadilan Seminggu ke Depan
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, berkas perkara korupsi tata niaga komoditi timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022, memasuki babak akhir.
