DPR Apresiasi Pengembangan PLTA Batangtoru
- VIVA.co.id/FIkri Halim
“Ada sebagian orang-orang yang tidak tahu masalah, tetapi bicara ke media internasional kalau PLTA Batangtoru ini sangat berbahaya. Pertama, disebut mengancam keberadaan orangutan, kemudian masalah kerusakan lingkungan, nanti pasti ada lagi yang diisukan. Padahal, proyek ini sama sekali tidak berada di kawasan hutan,” ujarnya.
Kolaborasi USU, NSHE, dan Pemkab Tapsel ini juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang mengamanatkan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, harus berperan serta merealisasikannya.
PLTA Batangtoru pun termasuk Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Nasional sebagai bagian integral dari Program 35 ribu MW Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke luar Pulau Jawa.
NSHE tengah membangun PLTA Batangtoru berteknologi canggih yang didesain irit lahan dengan hanya memanfaatkan badan sungai seluas 24 Hektare (Ha) dan lahan tambahan di lereng yang sangat curam seluas 66 Ha sebagai kolam harian untuk menampung air. Air kolam harian tersebut akan dicurahkan melalui terowongan bawah tanah menggerakkan turbin yang menghasilkan tenaga listrik sebesar 510 MW.
Dari izin lokasi seluas 6.500 Ha yang diberikan untuk keperluan survei dan studi lapangan, pembangunan PLTA Batangtoru, ternyata hanya memerlukan lahan seluas 122 Ha untuk tapak bangunan dan genangan air.
Berdasarkan kajian itu, PLTA Batang Toru membebaskan lahan seluas 650 Ha dan hanya akan membuka lahan sesuai keperluan fasilitas yang dibutuhkan dengan selalu mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan.
PLTA Batangtoru sangat efisien dalam penggunaan lahan, terutama jika dibandingkan dengan Waduk Jatiluhur di Jawa Barat yang membutuhkan lahan penampung air seluas 8.300 Ha untuk membangkitkan tenaga listrik berkapasitas 158 MW. Meskipun, lokasi PLTA Batangtoru berada di Areal Penggunaan Lain (APL).
Gerak Cepat Bangun Energi baru Terbarukan
Pemerintah berkomitmen mempercepat transisi energi. Tak hanya mematok target bauran energi dari energi baru terbarukan (EBT), tapi juga net zero emission (NZE) pada 2060.
