Menkeu: Banyak Daerah Dapat WTP Tapi Korupsi Juga Jalan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku bakal memperkuat indikator pembangun daerah untuk menguji realisasi laporan keuangan dari anggaran pemerintah daerah terhadap kualitas pembangunan daerahnya.

Sosialisasi Pajak Bareng Sri Mulyani, Ganjar Minta Warga Jangan Takut

Dia mengatakan, hal itu dilakukan lantaran masih banyak praktik korupsi yang dilakukan pemerintah daerah, meskipun banyak pemerintahan daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangannya.

"Banyak yang mendapatkan WTP, tapi korupsi juga jalan," kata Sri Mulyani saat memberikan sambutan pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018 di kantornya, Kamis 20 September 2018.

Soal Banjir Rob, Bupati Demak Curhat ke Sri Mulyani Minta Bantuan

Menkeu mencatat, setidaknya dari Januari hingga Juli 2018 terdapat 19 kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sisi lain terdapat delapan pemerintahan daerah yang mampu mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut.

"Yang ditangkap lebih dari dua kali lipat. Moga-moga enggak bertambah sampai Desember," ujarnya. 

Sri Mulyani Akui 20 Tahun Desentralisasi Fiskal Banyak PR, Apa Saja?

Meski begitu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengakui, secara indikator pembangunan, kedelapan daerah tersebut telah menunjukkan performa yang signifikan. Seperti, pertumbuhan ekonomi yang rata-rata berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional atau mencapai 5,96 persen selama lima tahun terakhir, dari nasional yang 5,37 persen.

Kemudian, rata-rata tingkat pengangguran yang mencapai 5,28 persen atau lebih rendah dari rata-rata nasional, yang 5,88 persen. Dan rata-rata dari sisi indeks pembangunan manusia di delapan provinsi tersebut yang mendapatkan WTP lima tahun berturut-turut sebesar 69,86 atau lebih tinggi rata-rata nasional yang sebesar 69,55. Serta, gini rasio mereka yang berturut-turut adalah 0,402 lebih kecil dari rata-rata nasinal 0,418. 

"Saya menyambut gembira indikator WTP yang kita harapkan merupakan indikator pengelolaan. Seharusnya memang memiliki korelasi atau hubungan dengan tujuan akhir yang ingin dicapai," tutur Sri Mulyani. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya