Alasan BPS Sulitnya Mendata Perdagangan E-Commerce
- Arrijal Rachman/VIVA.co.id.
VIVA – Badan Pusat Statistik mengaku kesulitan untuk segera menerbitkan data perdagangan elektronik atau e-commerce di Indonesia. Pelaku usaha segmen itu disebut-sebut pelit informasi.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto mengatakan, tidak ingin berjanji terkait kapan rampungnya perekaman data e-commerce, lantaran target rilis perekaman data yang pernah disebutkannya bisa selesai pada akhir tahun ini, belum juga dapat menemukan titik terang.
"Saya belum bisa janji deh. Saya pernah ngomong akhir tahun ini kan. Tapi itu pattern-pattern-nya enggak bisa akhir tahun ini, jadi saya perlu banyak waktu panjang," kata Suhariyanto saat ditemui di Hotel Aston, Bogor, Sabtu, 24 November 2018.
Perekaman data yang pada dasarnya telah dimulai sejak awal 2018 itu, baru bisa mendekati 20 pelaku utama e-commerce. Padahal, anggota asosiasi e-commerce Indonesia atau Indonesian e-commerce Assoisiation (IdEA) yang menjadi target perekaman BPS berjumlah 320 pelaku bisnis.
"Kita baru dekatin yang 20 pelaku utama. Kita masih harus berupaya keras, kita tunjukkan bahwa itu juga bermanfaat untuk mereka. Karena ini memang sesuatu yang baru. Di negara lain pun juga susah, tapi pada saatnya nanti akan saya kasih tahu," ungkapnya.
Sebagai informasi, data yang bakal direkam BPS mencakup transaksi, omzet, teknologi, investasi luar dan dalam negeri, serta metode pembayaran.Â
Rencananya, BPS bakal mengklasifikasikan e-commerce dalam sembilan kategori, antara lain, marketplace, transportasi, logistik, pembayaran, dan perusahaan investasi.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Sri Soelistyowati sebelumnya juga telah mengungkapkan, tersedianya basis data e-commerce yang akurat menjadi sebuah keniscayaan dalam membangun Indonesia di era Revolusi Industri 4.0.Â
Sebab, selain untuk mendukung penyusunan angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis kuartal oleh BPS, data e-commerce sangat penting dalam pengambilan kebijakan ekonomi pemerintah, khususnya mengenai transaksi online. (ase)
E-Commerce Harus Utamakan Produk Lokal, Mendag Dorong Transparansi dari Platform hingga Konsumen
Mendag Budi mengatakan, aturan perdagangan elektronik (e-commerce) harus mengutamakan produk lokal di etalase marketplace, hingga transparansi antara pedagang & konsumen.
