- Dokumentasi Kementeran Keuangan.
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan keluh kesahnya usai menghadiri pertemuan 20 negara perekonomian besar yang tergabung dalam G20 di Argentina, pada 30 November 2018 hingga 1 Desember 2018. Sri Mulyani mengatakan suasana pada pertemuan itu sangat berbeda dari pertemuan pada 10 tahun lalu.
"Sepuluh tahun berlalu, pertemuan G20 di Buenos Aires-Argentina berada dalam suasana yang berbeda. Kekompakan, kebersamaan dan kesepakatan bersama sepuluh tahun yang lalu seperti menguap," kata menteri yang akrab di sapa Ani itu melalui keterangan tertulisnya, seperti dikutip, Senin 3 Desember 2018.
Ani menjelaskan, tidak adanya rasa kekompakan dan keakraban dalam pertemuan tahun ini utamanya dipicu oleh ketegangan yang terjadi akibat kebijakan konfrontasi perdagangan, normalisasi kebijakan moneter dan kenaikan suku bunga the Fed (Bank Sentral AS) yang tidak disukai oleh Presiden AS Donald J. Trump.
Hal itu, dikatakannya, menimbulkan gejolak nilai tukar mata uang di negara-negara pasar berkembang, harga komoditas, terutama minyak bumi, naik turun layaknya roller coaster, hingga persaingan kebijakan pajak yang saling berlomba untuk menurunkan tarif pajak (race to the bottom).
"Selain pemulihan ekonomi masih belum merata, kebijakan ekonomi antara negara semakin tidak sinkron dan tidak searah," ungkapnya.
Jika dibanding 10 tahun lalu, lanjut dia, pertemuan G20 pertama yang digelar pada 2008 di Amerika Serikat, cenderung lebih kompak dalam menghadapi krisis ekonomi, yang kala itu dipicu oleh bangkrutnya sejumlah industri keuangan Amerika Serikat, seperti Lehman Brothers dan perusahaan asuransi dunia AIG, yang memicu kepanikan dan krisis keuangan seluruh dunia.
"Pada tahun 2008, semua pemimpin negara G20 kompak sepakat menyelamatkan ekonomi dunia dengan kebijakan ekonomi satu arah dan saling mendukung, karena mereka percaya bahwa ekonomi global harus dijaga bersama," kata dia.
Meski demikian, Ani mengaku bahwa tetap ada kemajuan penting dicapai melalui forum G20 tahun ini. Mulai dari reformasi regulasi sektor keuangan dan perbankan, yang dikatakannya sudah dilakukan, dan diharapkan dapat mencegah terjadinya risiko berlebihan di sektor keuangan.
Hingga, adanya kemajuan penting dalam kerja sama perpajakan antara negara, dan kerja sama memerangi penghindaran pajak melalui Base Erosion Profit Shifting atau BEPS dan Automatic Exchange of Information atau AEOI, serta perpajakan ekonomi digital.
"Namun banyak tantangan belum terjawab dan risiko besar masih melingkupi dan membayangi perekonomian dunia. Lonjakan utang di berbagai negara maju dan negara berkembang, juga kenaikan utang korporasi menimbulkan beban dan risiko ekonomi yang nyata," ujarnya. (lis)
