- ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
VIVA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan pernyataan resmi, terkait berita yang menyebutkan BP Batam akan dibubarkan. Hal ini menyusul info usai Rapat Kabinet Terbatas di Istana yang membahas Pengembangan Badan Pengusahaan atau BP Batam kemarin, Rabu 12 Desember 2018.
Pemerintah, dikatakan, memang telah mengambil keputusan penting yang menjadi solusi atas dualisme kepemimpinan yang selama ini terjadi di Batam.
"BP Batam tidak dibubarkan. Jabatan Kepala BP Batam, dirangkap secara ex-officio oleh Wali Kota Batam," tulis Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Hermin Esti Setyowati dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis 13 Desember 2018.
Ia melanjutkan, Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, tetap dilakukan oleh BP Batam, yang dipimpin secara ex-officio oleh Wali Kota Batam.
Saat ini, jelas Hermin, sedang disiapkan aturan atau regulasi yang akan mengatur pelaksanaan rangkap jabatan Kepala BP Batam secara ex-officio oleh Wali Kota Batam.
"Demikian, pokok-pokok keputusan yang telah diambil oleh pemerintah dan sekaligus meluruskan pemberitaan yang telah berkembang," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, bahwa Presiden dan Wakil Presiden memutuskan bahwa dualisme BP Batam harus dihilangkan.
Satu-satunya jalan untuk menghilangkan dualisme BP Batam dan Pemerintah Daerah atas persoalan perizinan dan regulasi adalah memangkas salah satunya atau mengembalikan ke daerah. (asp)
Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Perkuat Komitmen Aktif dalam Tatanan Dunia
Menjadi anggota OECD memungkinkan Indonesia memperkuat komitmen konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam tatanan dunia.
