Jokowi Nilai Perlu Ada Menteri Ekspor dan Investasi
- Fikri Halim/VIVA.co.id
VIVA – Presiden Joko Widodo resmi membuka rapat koordinasi nasional investasi tahun 2019, yang diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Indonesia Convention Exhibition, BSD, Selasa 12 Maret 2019.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menegaskan kembali bahwa Indonesia memerlukan menteri investasi dan menteri ekspor. Hal ini, untuk menyelesaikan persoalan ekonomi Indonesia yang kunci utamanya adalah investasi dan ekspor.Â
"Saya sudah sampaikan seminggu yang lalu, dalam rapat kabinet. Kalau situasi seperti ini, apakah perlu menteri investasi dan menteri ekspor, khusus," ujar Jokowi dalam sambutannya, Selasa 12 Maret 2019.
Ia menegaskan, 'penyakit' ekonomi Indonesia saat ini masih berada pada dua persoalan tersebut. Kata Jokowi, negara seperti Uni Eropa pun memiliki menteri yang khusus menangani investasi dan menteri yang khusus menangani ekspor.
"Mungkin, memang dari sisi kelembagaan perlu ada menteri investasi dan menteri ekspor, dua menteri ini," tegasnya.
Jokowi melanjutkan, Indonesia dari sisi investasi saat ini masih kalah soal rebutan pasar dengan negara tetangga. Ia menegaskan, pasti ada yang salah dalam pemerintahan Indonesia yang perlu segera diperbaiki. Kata dia, ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah.Â
"Tetapi, kalau (dua) menteri itu tidak nendang juga, ya yang salah kita semua. Yang greget itu, kita mengerti salah kita di mana, tetapi kita tidak bisa menuntaskan masalah yang ada," jelasnya. (asp)
China Perkuat Hak Kekayaan Intelektual, tapi Masih Bersinggungan dengan Hukum Internasional
Dalam beberapa tahun terakhir, Partai Komunis China (CCP) menjadikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai salah satu pilar utama dalam strategi ekonomi dan teknologi
