Jokowi Minta Pemda 'Tutup Mata' Soal Izin Industri Orientasi Ekspor

Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyampaikan sambutan saat menghadiri Festival Satu Indonesia di Istora Senayan, Jakarta
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

VIVA – Presiden Joko Widodo meminta birokrasi tidak mempersulit investasi dan perizinan di Tanah Air. Bahkan, ia memerintahkan agar seluruh Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah untuk 'tutup mata' dalam memberikan izin. 

Legislator PKS: Mundurnya Bambang dan Dhony Menjadi Pukulan Berat bagi OIKN

"Saya minta PTSP, Bupati, Wali Kota dan lain-lain kalau ada investor industri apapun, tutup mata, beri izin, yang berkaitan dengan pengolahan bahan mentah beri izin," kata Jokowi di acara rapat koordinasi nasional investasi tahun 2019 di ICE, BSD, Tangerang, Banten, Selasa 12 Maret 2019.

Misalnya, lanjut Jokowi, industri yang mengolah karet untuk dijadikan ban hingga sarung tangan agar segera diberikan izin. Sebab, kata dia, Indonesia harus mendorong industrialisasi dan hilirisasi yang selama ini membuat Indonesia tertinggal dibanding negara lain. 

Porang Asal Semarang Tembus Pasar Tiongkok, Bea Cukai Dukung Pelaku Ekspor

Meski menutup mata, lanjut Jokowi yang terpenting juga adalah bagaimana mengawal operasi dan kelangsungan investasi tersebut di Indonesia. 

 "Kalau ada investor yang ingin dirikan industri petrokimia, tutup mata. Pastikan izin sehari selesai. Gubernur, Bupati, harus berani. Izin itu hitungan jam," katanya. 

SSm Ekspor dan Autogate System Resmi Belaku di Bali, Ekspor Kian Mudah dan Efisien

Apalagi, sambung Jokowi, untuk barang subtitusi impor harus diberikan prioritas agar neraca perdagangan Indonesia semakin baik. Jokowi lagi-lagi menekankan bahwa kunci dari pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan ekspor. 

"Perlu saya sampaikan di sini, namanya investasi dan ekspor kita sudah ditinggal oleh tetangga-tetangga kita. Kalau dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, iya kalah. Kita kan tidak mau ditinggal Kamboja dan Laos. Kita punya kekuatan besar baik SDM atau SDA," kata dia. 

Indonesia, sambung dia, sudah terlalu lama mengekspor bahan mentah. Sudah berpuluh tahun, Indonesia belum masuk ke hilirisasi dan industrialisasi. 

"Gubernur dan wali kota harus dorong ini. Karet, dikirim raw material (bahan mentah). CPO dikirim crude-nya. Padahal turunannya banyak sekali, kita hilirisasi. Batu bara raw. Padahal kalau mau, sebetulnya tidak seperti ini. Waktu booming komoditas dan harga global tinggi semua senang tapi lupa dorong hilirisasi dan industrialisasi," ujarnya.  (mus)

 

Anggota Komisi VI Deddy Yevri Hanteru Sitorus saat Rapat Kerja di Gedung Nusantara I.

Bambang Susantono Tidak Mundur tapi Dimundurkan sebagai Kepala OIKN, Kata Legislator PDIP

Anggota DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengaku mendapat informasi yang berbeda soal mundurnya kepala dan wakil kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe. 

img_title
VIVA.co.id
3 Juni 2024