- VIVA/Syaefullah
VIVA – Institute for Development of Economics and Finance atau Indef menilai program Kartu Pra Kerja Presiden Joko Widodo belum ada kejelasan.
"Kalau kita lihat belum ada kejelasan tentang apa yang dimaksud Kartu Pra Kerja. Yang kita tangkap itu semacam insentif yang diberikan kepada orang yang memiliki atau melamar pekerjaan," ujar Ekonom Senior Indef, M. Fadhil Hasan, di Jakarta Selatan, Kamis, 14 Maret 2019.
Menurut dia, dengan adanya pemberian kartu pra kerja kepada mereka yang akan bekerja maka hal ini akan berdampak nantinya orang akan jadi malas untuk mencari pekerjaan.
"Kalau dapat benefit, mereka jadi malas cari pekerjaan meski relatif pekerjaan itu ada," tuturnya.
Dengan demikian, Fadhil menegaskan, jangan sampai Kartu Pra Kerja Jokowi hanya untuk kepentingan politik pada musim pemilihan presiden seperti saat ini. "Jangan sampai program ini sekadar political gimmick untuk pemilihan," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan akan segera meluncurkan Kartu Pra Kerja. Peluncuran kartu itu tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
Jokowi membantah kartu itu digunakan untuk menggaji pengangguran. Menurutnya, kartu tersebut hanya memberi insentif dalam waktu tertentu bagi pemuda yang akan mencari kerja.
Kartu tersebut ditujukan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, maupun lulusan pendidikan lainnya yang sejajar. Namun, kartu itu tidak serta merta diberi insentif lantaran mesti diberi pelatihan-pelatihan terlebih dahulu.
"Dan setelah pegang ini, sudah di-training, kok belum dapat kesempatan kerja, ini akan ada insentif, honor," ujar Jokowi. (jhd)
