Buwas Minta Kepastian Peran Bulog dalam Program BPNT
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menegaskan, lembaganya harus bisa kembali pada peran utamanya untuk menjaga stabilitas harga dan kualitas pangan. Selain itu, bisa menjaga keterjangkauannya bagi masyarakat.
"Supaya masyarakat dari tingkat petani sampai konsumen itu ada jaminan. Itu maksudnya Bulog dibangun dari zaman dulu," kata Budi Waseso di kantornya, kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa 2 Juli 2019.
Meski demikian, pria yang akrab disapa Buwas itupun tak menyangkal bahwa seiring perubahan zaman, peran Bulog pun mengalami pergeseran dari tugas dan fungsi pokoknya tersebut.
Di sisi lain, Buwas juga memperingatkan bahwa pergeseran tupoksi Bulog ini memiliki ancaman. Di mana, segala aspek yang tadinya dikontrol dan dijaga stabilitasnya oleh Bulog, bisa menjadi tidak optimal karena pergeseran makna tersebut.
Salah satunya adalah masalah kepastian bahwa apakah Bulog dilibatkan dalam program bantuan pangan non-tunai atau BPNT, untuk ikut menyalurkan pangan dalam pelaksanaan program tersebut.
"Nah kalau tidak ada kepastian, yang terombang-ambing adalah Bulog. Ancaman buat Bulog, kalau program ini tidak ada kepastian, maka ada 2,5 juta ton beras Bulog yang terancam busuk," kata Buwas.
Dia pun berharap kepastian itu nantinya bisa menentukan, apakah cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di Bulog saat ini bisa terserap melalui program BPNT atau harus dikomersilkan saja sebagai opsi distribusi lainnya.
"Makanya saya mendorong ada kepastian sesegera mungkin, di mana kalau memang Bulog tidak men-supply BPNT, ya sudah enggak apa-apa. Berarti 2,5 juta ton itu bukan CBP, lalu kita bisa jual dan komersial kan, aman," ujarnya.
Guna mencari kepastian mengenai hal itu, Buwas pun mengaku bahwa dalam beberapa hari ini pihaknya masih harus mengadakan rapat bersama Kemenko Perekonomian dan Kemenko PMK.
"Memang belum putus dan kita juga masih rapat terus. Termasuk hari ini ada rapat dengan Menko Perekonomian dan hari Kamis di Menko PMK, dalam rangka membahas ini," kata Buwas.
"Jadi saya menginginkan segera selesai dan jelas masalah ini. Kasihan petani kan, dan masyarakat kecil yang menerima BPNT itu," ujarnya.
