Ini Alasan Bunga Surat Utang Pemerintah Turun Terus
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA – Besaran kupon atau bunga yang ditawarkan pemerintah dari surat utang negara semakin turun. Tergambar dari kupon surat utang jenis Saving Bond Ritel seri SBR007 yang baru diluncurkan hari ini, Kamis 11 Juli 2019, yang hanya sebesar 7,5 persen.
Tingkat kupon minimal tersebut terbilang jauh lebih rendah dari seri-seri surat utang khusus masyarajat domestik yang ditawarkan sebelumnya. Â Misalnya tingkat kupon SBR006 tercatat sebesar 7,95 persen, sedangkan tingkat kupon SBR005 yang ditawarkan pada awal tahun ini mencapai sebesar 8,15 persen.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman menjelaskan, penentuan tingkat kupon tersebut tidak terlepas dari kondisi global saat ini, di mana tingkat suku bunga acuan global saat ini terbilang tidak seagresif awal tahun lalu.
"Kalau penentuan kupon itu sangat mudah sebetulnya, kita lihat saja di secondary market-nya seperti apa. Jadi misalnya kalau dulu sifatnya delapan persen, saat itu market itu pun rate obligasinya masih kisaran seperti itu," kata dia di Jakarta, Kamis.
Akibatnya, selisih atau spread tetap SBR007 juga semakin mengecil, yakni hanya sebesar 1,5 persen dari besaran suku bunga acuan BI-7 day reverse repo rate yang sebesar 6 persen. Padahal, spread SBR005 tercatat 2,15 persen dan spread SBR006 sebesar 1,95 persen.
Dia menambahkan, besaran tingkat bunga tersebut turut dipengaruhi oleh perbaikan rating surat utang pemerintah oleh lembaga pemeringkat S&P pada Mei 2019 lalu. Karenanya, imbal hasil atau yield obligasi pemerintah akan semakin kompetitif dengan negara lain.
"Sejak akhir Mei kemarin, dengan perbaikan rating S&P, adanya pernyataan dovish dari Fed Fund Rate nya The Fed, itu kan mengakibatkan adanya sinyal penurunan suku bunga, atau yield obligasi yang cukup signifikan. Nah, itu akhirnya kita harus menyesuaikan juga," tegasnya. (asp)
Terungkap! Bupati Klaten Diduga Terima Fee Rp2 Miliar Lebih, Uangnya untuk Bayar Utang Pilkada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menggunakan uang hasil dugaan korupsi untuk membayar utang Pilkada 2024.
