Pemerintah Harus Manfaatkan Krisis Virus Corona Jadi Peluang Ekonomi
- ANTARA FOTO/Galih Pradipta
VIVA – Jumlah kasus positif Virus Corona (Covid-19) sudah mencapai angka lebih dari 90 ribu yang tersebar di 76 negara. Wabah virus corona telah memukul perekonomian dunia, termasuk Indonesia.
"Industrialisasi di China sangat pesat. China telah menjadi pusat global supply chain. Makanya, ketika China kena musibah virus Corona jelas berdampak pada kegiatan industri hampir di seluruh dunia. Tak terkecuali Indonesia, karena kita enggak ada suplai bahan baku. Negara-negara lain juga mengalami hal serupa," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartarti, dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis 5 Maret 2020.
Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah perlu membantu kalangan industri untuk mencari alternatif pasokan bahan baku, bahkan peluang untuk mendorong industri substitusi impor. Hal tersebut dapat dijadikan momentum bagi Indonesia untuk mengundang investor agar berinvestasi ke industri hulu.
Menurutnya, Pemerintah lebih tepat menggunakan omnibus law untuk fokus merespons peluang emas ini. Sekarang, yang paling penting fokus menyelesaikan masalah perizinan untuk investasi di sektor industri. Sebab, permasalahan utama bagi investor saat ini berada di masalah perizinan, terutama di sektor industri manufaktur.
Saat ini, Pemerintah sebaiknya fokus terhadap keluhan masalah ketenagakerjaan dan perizinan investor yang disebabkan oleh tumpang tindih regulasi. Sebab, apabila dijalankan sekaligus, Enny yakin, kebijakan tersebut tidak akan memberikan solusi yang maksimal justru dapat memicu kegaduhan yang tidak perlu.
“Intinya, jika Indonesia tidak tepat dalam merespons peluang ini, kita akan rugi karena kehilangan momentum menarik investasi,” ujar Enny.
Enny mengingatkan bahwa sekarang telah terjadi pergeseran minat investasi dari manufaktur ke sektor jasa. Porsi investasi di sektor industri mengalami penurunan yang sangat besar, turun dari 55 persen pada 2013 menjadi sekitar 35 persen pada tahun 2019. Sementara itu, industri sektor jasa, naik dari 22 persen pada tahun 2013 menjadi sekitar 50 persen pada 2019.
Menurut Enny, Pemerintah harus mengutamakan insentif dan fasilitas investor yang mau berinvestasi di sektor industri, terutama industri hulu, padat karya, maupun substitusi impor. Meskipun demikian, kemudahan perizinan omnibus law tersebut harus diimbangi asas resiprokal atau kesetaraan.