BPK Soroti Perjalanan Dinas, Luhut: Hotel Saya Enak, Bayar Sendiri

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

VIVA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) untuk tahun anggaran 2018. Luhut pun menegaskan bahwa hal itu disebabkan karena tidak cukupnya anggaran dengan kebutuhan pegawai.

img_title Anggota VI BPK Fathan Subchi Meninggal Dunia saat Tugas di Moskow

Menurut Luhut, persoalan belanja barang, khususnya terkait Surat Perjalanan Dinas (SPD) tidak hanya menjadi persoalan kementeriannya, melainkan semua kementerian. Itu karena kecilnya ketentuan penggunaan anggaran yang ada dibanding kebutuhan pegawai.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Masalah belanja barang dan SPD (Surat Perjalanan Dinas), ya memang ini masalah komplain semua rakyat ini. Dari tingkat menteri sampai bawah," kata dia di kantor BPK, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020. 

img_title KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah Usai Geledah Kantor BPK Jateng

Luhut mengatakan, selama ini, untuk perjalanan dinas, dia seringkali tidak bisa satu hotel dengan para deputinya. Sebab, anggaran yang tersedia dengan kebutuhan tidak sesuai, akibatnya para deputi harus menempati hotel yang beda kelas dengan dirinya.

"Dulu kadang-kadang saya suka komplain juga, saya sebagai pejabat negara saya pergi ke mana hotel saya enak karena saya bayar sendiri. Sekarang dibayar kantor kurang, yang parah lagi para deputi saya kalau pergi itu sering enggak satu hotel dengan saya karena uangnya enggak cukup," tutur Luhut.

img_title Buntut Temuan BPK, BGN Kembalikan Rp160 M ke Kas Negara: dari 79 SPPG

Sebelumnya, Anggota IV BPK Isma Yatun mengatakan, laporan keuangan Kemenko Marves mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2018. Namun, masih ada satu temuan yang menjadi perhatian kuat BPK, yakni menengenai belanja perjalanan dinas.

"Untuk Kemenko Kemaritiman kami akan perhatikan belanja barang, khusunya belanja perjalanan dinas," ungkap Anggota IV BPK RI Isma Yatun dalam Entry Meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2019 di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin 6 Januari 2020).

Ilustrasi - aktivitas pertambangan di kawasan hutan.

DPR hingga Guru Besar IPB Desak BPK Evaluasi WTP Kemenhut, Soroti Potensi Denda Tambang Rp104,43 Triliun

DPR dan Guru Besar IPB mendesak BPK mengevaluasi opini WTP Kemenhut di tengah sorotan potensi denda administratif tambang di kawasan hutan senilai Rp104,43 triliun.

img_title
VIVA.co.id
28 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut