- Arrijal Rachman/VIVAnews.com
VIVA – Kementerian Keuangan mencatat terjadinya kenaikan pesat aset milik negara. Itu terjadi setelah dilakukannya revaluasi aset sejak 2018 dan selesai diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini.
Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Encep Sudarwan menjelaskan, aset negara saat ini mencapai Rp10.467,53 triliun, naik hingga 65 persen sebelum direvaluasi sebesar Rp6.325,28 triliun. Nilai ini telah diaudit BPK dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),
"Kok naik tinggi, itu lah hasil revaluasi menaikkan aset sekitar Rp4.000 triliun, kemarin kan kita nilai, Alhamdulillah sudah selesai sudah diaudit BPK dan keluar opininya WTP, aset tetap kita meningkat," tegas dia saat diskusi virtual, Jumat 10 Juli 2020.
Baca juga: Kasus COVID-19 Meroket, Rupiah Melemah Terhadap Dolar AS
Dengan adanya kenaikan itu, Encep mengatakan bahwa otomatis ekuitas pemerintah juga meningkat menjadi Rp5.127,31 triliun naik dari catatan sebelumnya Rp1.407,8 triliun. Demikian juga dengan kewajiban yang naik menjadi Rp5.340,22 triliun dari sebelumnya Rp4.917,47 triliun.
Adapun yang berupa aset lancar menjadi Rp491,86 triliun dari sebelumnya Rp437,87 triliun, investasi jangka panjang naik menjadi Rp3.001,2 triliun dari sebelumnya Rp2.877,28 triliun, aset tetap menjadi Rp5.949,59 triliun dari Rp1.931,05 triliun dan aset lainnya menjadi Rp967,98 triliun.
"Ini kita nilai kemarin naik Rp4.000 triliun menjadi total naik jadi Rp10.000 an akibatnya modal kita meningkat, ekuitas kita. Jadi kita sekarang di neraca total aset Rp10.467 triliun, Rp6000 triliunnya merupakan aset tetap," ungkap Encep.
Sebagai informasi, revaluasi Aset adalah penilaian kembali aset yang dimiliki suatu entitas sehingga mencerminkan nilai aset sekarang. Revaluasi aset yang dilakukan oleh kantor vertikal DJKN meliputi 71 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di seluruh Indonesia. (ren)
Sri Mulyani Utus Sekjen Heru Pambudi ke IKN Jadi Perwakilan Kemenkeu
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati bakal mengirim Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi untuk tinggal di Ibu Kota Nusantara (IKN).
