UU Cipta Kerja Diduga Disusupi, Pemerintah Didesak Evaluasi PSN
- Dok. PLN
VIVA – Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Abra P. G. Talattov menegaskan, pemerintah harus mengevaluasi kembali proyek-proyek strategis nasional atau PSN mana yang saat ini sudah dianggap tidak relevan dalam perkembangannya.
Dia bahkan mencontohkan misalnya proyek listrik 35.000 megawatt, yang dinilai sudah tidak relevan karena saat ini sebenarnya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berada dalam kondisi yang super oversupply listrik.
"Jadi mestinya saat ini juga bisa menjadi momentum bagi pemerintah, untuk mengoreksi lagi soal PSN mana yang relevan atau tidak," kata Abra dalam telekonferensi, Senin 2 November 2020.
Di sisi lain, Abra juga mempertanyakan apa yang sebenarnya dimaksud dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) itu, dan untuk siapa kepentingan dari pelaksanaannya.
"Jadi sebenarnya itu strategis bagi siapa? Apakah strategis bagi pemerintah, bagi masyarakat, bagi investor, atau hanya strategis bagi oligarki?" ujarnya.
Karenanya, Abra berpendapat bahwa PSN ini juga perlu mendapat perhatian yang besar dari publik. Karena, Undang Undang Cipta Kerja ini nyatanya disisipi klausul tentang kemudahan PSN, yang urgensi dan tujuan sebenarnya pun harus dipertanyakan lebih jauh.
Abra mempertanyakan, apakah semata-mata upaya menyelesaikan PSN ini memang benar-benar menguntungkan negara dalam jangka pendek dan dianggap bisa memberikan hasil yang baik dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua, meskipun berisiko secara jangka panjang.
Atau, PSN ini memang betul-betul diarahkan untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga kegiatan masyarakat dalam jangka pendek.
"Misalnya proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), di mana salah satunya adalah revitalisasi wisata Komodo di Pulau Rinca. Itu kan mendapatkan polemik yang luar biasa besar dari masyarakat bawah," tutur Abra.
"Dengan dalih ingin menggenjot investasi, nyatanya proyek ini jelas-jelas sangat berdampak terhadap lingkungan maupun habitat komodo di sana," ujarnya.
Airlangga Tegaskan Jam Kerja Tetap 40 Jam, Usulan 45 Jam Pengusaha Ikuti Aturan
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan jam kerja di Indonesia tetap 40 jam per minggu meski ada usulan pengusaha menaikkannya menjadi 45 jam.
