Kaleidoskop 2020: Ujian Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Sumber :

3. Pengangguran melonjak

img_title Prabowo Ungkap Ekonomi RI Tetap Kokoh, Dunia Makin Percaya di Tengah Tekanan Global

Photo :
  • U-Report

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan jumlah pengangguran akibat dampak pandemi COVID-19 di Indonesia. Pengangguran bertambah 2,67 juta orang dari Agustus 2019 menjadi 9,77 juta pada Agustus 2020.

img_title BPS Ungkap Haji 2026 Sumbang Rp8,78 Triliun ke Ekonomi RI, Belanja Jamaah Masih Banyak Mengalir ke Arab Saudi

Adapun dari jumlah orang yang bekerja pada periode itu, 82,02 juta orangnya pekerja penuh. Catatan tersebut turun 9,46 juta orang dari catatan pada Agustus 2019. Sedangkan pekerja paruh waktu dan setengah menganggur naik.

Untuk pekerja paruh waktu naik hingga 4,32 juta orang menjadi 33,34 juta orang. Sedangkan setengah penganggur naik 4,83 juta orang dari Agustus 2019 menjadi 13,09 juta orang pada Agustus 2020.

img_title Pertama Kali Sejak Pandemo Covid-19, China Gagal Capai Target Pertumbuhan Ekonomi

"Kalau dilihat pandemi membawa dampak luar biasa kepada ketenagakerjaan di mana pekerja penuh jadi turun, pekerja tidak penuh dan setengah pengangguran naik," tuturnya.

Dengan catatan tersebut, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2020 dikatakannya melonjak menjadi 7,07 persen. Sebelumnya pada Agustus 2019 hanya 5,23 persen dan pada Agustus 2018 sebesar 5,3 persen.

Adapun khusus penduduk usia kerja yang langsung terdampak COVID-19 dikatakan Suhariyanto mencapai 29,12 juta orang. Dari situ, 2,56 juta orang pengangguran karena COVID-19.

760 ribu orang bukan angkatan kerja karena COVID-19, sebanyak 1,77 juta orang sementara tidak bekerja karena COVID-19 dan 24,03 juta orang merupakan bekerja dengan pengurangan jam kerja karena COVID-19.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020

Photo :
  • Twitter @jokowi

Usai berbagai tekanan ekonomi mulai tergambar jelas dari beberapa indikator makro akibat COVID-19, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 pada 31 Maret 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, perppu tersebut merupakan landasan hukum dalam mengatasi kondisi kegentingan yang memaksa pemerintah mengambil langkah antisipatif untuk mencegah destruksi COVID-19 yang lebih tinggi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Secara garis besar, materi pokok Perppu 1 2020 meliputi Kebijakan Keuangan Negara yang pada intinya terdiri atas penyesuaian batasan defisit APBN, penggunaan sumber pendanaan alternatif anggaran, pergeseran dan refocusing anggaran pusat dan daerah serta pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk kesinambungan sektor riil dan sektor keuangan.

Sri Mulyani mengatakan, defisit APBN tahun ini diperkirakan akan melampaui 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau melebar ke Rp1.039,2 triliun dari semula ditargetkan Rp307,2 triliun atau 1,76 persen dari PDB.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut