Kaleidoskop 2020: Ujian Ekonomi Indonesia
"Pemerintah memerlukan langkah-langkah cepat dan extraordinary untuk bisa melakukan penanganan COVID-19, dampak penyebarannya, dampak sosial-ekonomi, serta stabilitas sistem keuangan,” kata Sri, April 2020.
Kemudian, perppu juga terkait pokok materi Kebijakan Sektor Keuangan meliputi perluasan kewenangan Komite Stabilitas Sektor Keuangan dan ruang lingkup rapat KSSK; penguatan kewenangan Bank Indonesia, penguatan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk mencegah risiko yang membahayakan stabilitas sistem keuangan.
Perppu itu kemudian disahkan menjadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang.