Legislator PKS Buka-bukaan Praktik Ilegal Turis asal China

Wisatawan berada di kawasan Pantai Canggu, Badung, Bali
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

VIVA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengkritik langkah pemerintah yang terus meningkatkan kerja sama bilateral dengan China di bidang pariwisata. Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi karena kerja sama ini malah merugikan masyarakat Indonesia.

img_title Strategi Pemerintah Dongkrak Potensi Wisata-Ekonomi Lokal

“Evaluasi bidang pariwisata RI beberapa tahun terakhir menunjukkan fakta bahwa turis asal China kurang memberi dampak bagi ekonomi lokal di daerah tujuan wisata,” kata Fikri kepada wartawan, Selasa, 22 Desember 2020.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu buka-bukaan tengara tersebut berdasarkan data dari berbagai pihak, mulai dari asosiasi pariwisata, masyarakat pemerhati, hingga pemerintah daerah di Bali sebagai contoh.

img_title Budget Hemat Liburan di Makau! Ada Deretan Destinasi Wisata Tanpa Tiket Masuk Menawarkan Pengalaman Berbeda

“Faktanya, malah muncul praktik-praktik ilegal sektor wisata, khususnya terkait dengan turis asal China yang berkunjung ke Bali,” ujarnya.

Baca: Luhut Sukses Rayu Universitas Tokyo Kembangkan Pulau Kura-Kura

img_title Gak Cuma untuk Liburan, Wisata Alam di Maros Ini Juga Jadi Tempat Belajar tentang Lingkungan

Menurutnya, praktik buruk itu bermula dengan dibukanya keran pariwisata RI sejak 2015 demi mengejar target kunjungan wisatawan mancanegara. Sejak saat itu mulai muncul banyak agen perjalanan asing tak berizin, khususnya yang dimiliki oleh warga negara China dengan membuka praktik menjual paket wisata yang sangat murah ke Bali.

Fikri menyebut salah satu praktik ilegal itu menjual paket pariwisata dengan sangat murah, yakni 60 dolar Amerika Serikat per orang all in alias meliputi semua unsur akomodasi dan transportasi.

Selain itu, menurutnya, para turis China yang dibawa oleh pemandu wisata mereka juga sengaja diarahkan untuk berbelanja hanya ke gerai-gerai yang sudah disediakan khusus untuk turis China, yang juga dicurigai tidak berizin.

Sistem pembayaran pun ternyata secara cashless (non-tunai) menggunakan aplikasi pembayaran yang berasal dari China, seperti Wechatpay.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Nyaris tidak ada aliran dana dari turis China ke devisa kita kalau begitu. Ini praktik yang, kita bisa menyebutnya, negative tourism. Apa dampak kedatangan turis asal China selain menambah sampah lingkungan di Bali saja,” katanya.

Sebelum semakin bermasalah dan merugikan Indonesia, menurutnya, pemerintah harus segera mengevaluasi kerja sama bidang pariwisata dengan China. (ase)

Konferensi internasional 'The 8th International Conference on Community Development (ICCD) 2026'

Pemerintah Gandeng Akademisi Perkuat Sinergi Inovasi Digital dan Pariwisata Berkelanjutan

Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenkraf), dengan menggandeng Universitas Sahid (Usahid) dan konsorsium 5 perguruan tinggi lainnya di Jakarta.

img_title
VIVA.co.id
3 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut