Imbal Hasil SBN Turun, Sri Mulyani: Bunga yang Dibayar RI Rendah
- instagram @smindrawati
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, imbal hasil dari surat berharga negara dalam bentuk mata uang rupiah bertenor 10 tahun turun hingga akhir 2020.
Akibatnya, Sri mengatakan, bunga yang dibayarkan Indonesia terhadap surat utang tersebut juga ikut turun atau semakin rendah. Penurunannya mencapai 16,99 persen.
"Itu artinya membaik, price-nya tinggi, yield-nya turun, jadi bunga yang kita bayar lebih rendah," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu, 27 Januari 2021.
Jika dibandingkan dengan Filipina, Sri mengakui penurunannya jauh lebih rendah, sebab yield dari surat utang Filipina turun hingga 35,11 persen pada 2020.
Begitu juga dengan Meksiko yang turun 19,65 persen dan Malaysia mencapai minus 19,06 persen. Sementara itu, dibanding Thailand yang turunnya 10,66 persen, Indonesia lebih baik.
Namun, dia menekankan, dibandingkan India yang turunnya hanya 9,78 persen imbal hasil surat utang Indonesia jauh lebih baik, begitu juga dibandingkan Rusia yang turun 7 persen.
Sementara itu, Brasil malah mengalami kenaikan imbal hasil surat utangnya, sebesar 1,81 persen. Begitu juga Korea Selatan sebesar 2,92 persen dan Turki yang tumbuh 5,39 persen.
"Apalagi dibanding Brasil yang kondisi keuangannya sekarang tidak bagus bahkan Korsel dan Turki yang situasi ekonominya tidak terlalu baik," ucap Sri.
Adapun imbal hasil untuk surat berharga dalam bentuk dolar Amerika Serikat bertenor 10 tahun, Sri mengatakan, penurunannya jauh lebih baik, yaitu mencapai 30,3 persen.
Penurunan itu jauh lebih baik dari penurunan imbal hasil surat utang Meksiko dalam bentuk dolar yang sebesar 17,1 persen, Brasil 12,8 persen, dan Turki yang turun hanya 11,7 persen.
"Menunjukkan kinerja yang sangat baik, menurun hingga 30 persen bahkan lebih baik dari Meksiko, Brasil dan lagi-lagi Turki yang kondisi ekonominya tidak lebih baik dari kita," tuturnya.
Surat Utang Negara Terima Penawaran Rp 84,76 Triliun, Pemerintah Serap Rp 34 Triliun
Hal itu disampaikan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dalam keterangan resmi di Jakarta, dikutip Rabu, 19 Agustus 2026.
