PBHI Tegaskan Tak Pernah Dukung UU Omnibus Law Cipta Kerja

Demo buruh tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Sumber :
  • ANTARA FOTO

VIVA – Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan, Rachmat Sukarno menyatakan bahwa pihaknya dengan tegas tidak pernah memberikan dukungan apapun terhadap lahirnya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

img_title Respons Putusan MK, DPR Bakal Bentuk Omnibus Law Ketenagakerjaan

Adapun dalam surat yang telah dikirimkan kepada redaksi VIVA, Rachmat secara tegas menolak lahirnya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dan pihaknya tetap mendampingi pihak-pihak yang menjadi korban kekerasan aparat karena menolak UU Omnibus Law tersebut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Selama ini perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia Indonesia menolak secara tegas UU Omnibus Law,” kata Rachmat dalam surat yang diterima VIVA, dikutip Senin 8 Februari 2021.

img_title Telkomsel 'Wait and See' Putusan MK

Adapun dari penyataan tersebut mengklarifikasi pemberitaan VIVA sebelumnya yang berjudul 'Di Tengah Pandemi UU Cipta Kerja Buka Peluang Kerja Masyarakat' yang tayang pada 5 Januari 2021 dikutip dari webinar dengan tema "Telaah Kritis UU Cipta Lapangan Kerja: Dampak Terhadap Dunia Usaha dan Freshgraduate".

Dalam pemberitaan tersebut, Rachmat merasa keberatan sebab konteks berita yang ditayangkan tidak sesuai dengan sikap resmi PBHI terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu.

img_title Komisi Reformasi Polri Usul Omnibus Law Atur Jabatan Polisi di Kementerian/Lembaga

Untuk itu, atas dasar tersebut berita ini untuk meluruskan informasi yang diberitakan sebelumnya.

Redaksi VIVA juga memohon maaf kepada PBHI atas kekurang telitian dalam pemberitaan artikel sebelum.

DPR bersama sejumlah serikat buruh gelar audiensi RUU Ketenagakerjaan di Gedung DPR, Jakarta Pusat

Said Iqbal Minta Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Tak Seperti Omnibus Law: Dibahas Tengah Malam di Hotel

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal meminta DPR RI tidak buru-buru dalam membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU Ketenagakerjaan.

img_title
VIVA.co.id
13 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut