Right Issue 3,6 Miliar Saham, Summarecon Targetkan Dapat Rp1,5 Triliun
- Dokumentasi Summarecon.
VIVA – Para pemegang saham PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) telah menyepakati penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), atau rights issue sebanyak-banyaknya 3,6 miliar saham.
Presiden Direktur Summarecon Adrianto P Adhi mengatakan, dari penawaran umum terbatas kedua itu, ditargetkan bisa mendapatkan dana segar senilai Rp1,5 triliun. Dana tersebut sebagian besar akan dipakai untuk memperkuat modal perusahaan.
Baca juga: Asyik, Ongkir Belanja Online Jelang Lebaran Disubsidi Pemerintah
"Rights issue ini diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan, sehingga dapat menambah kemampuan untuk meningkatkan kegiatan usaha, kinerja dan daya saing Perseroan," ujar Adrianto dikutip dari keterangannya, Rabu 7 April 2021.
Lebih lanjut dia mengatakan target tersebut ditetapkan dengan harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian. Dalam hal ini pemegang saham mayoritas SMRA telah menyatakan akan ikut mengeksekusi haknya.
"Dengan meningkatnya kinerja dan daya saing Perseroan, diharapkan pula dapat meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi seluruh pemegang saham Perseroan," tambahnya.
Lebih lanjut dia menjabarkan, dana dari rights issue itu juga akan digunakan untuk pembayaran utang dan modal kerja guna mempercepat pengembangan usaha Perseroan. Baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak.
Dengan aksi korporasi ini, dia menyampaikan, Summarecon optimis pertumbuhan pasar properti di tanah air akan bergeliat tahun ini. Apalagi, didukung oleh berbagai stimulus dan regulasi Pemerintah.
Turunnya angka penularan COVID-19 yang disertai kegiatan vaksinasi massal, juga akan mendukung pemulihan penjualan properti secara bertahap. Dengan demikian, kinerja Perseroan di masa mendatang juga akan semakin meningkat.
Nusron Wahid Diperiksa KPK Pekan Ini, Setyo Budiyanto Singgung Kewajiban Hukum
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pekan ini. Ketua KPK Setyo
