Petani Ungkap PR Pemerintah Sebelum Bikin Neraca Komoditas

Ilustrasi petani.
Sumber :
  • VIVA/Diki Hidayat

VIVA – Pemerintah mengkaji adanya statistik untuk memantau perkembangan neraca komoditas di Indonesia. Tujuannya, untuk mengatur kualitas produk yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong industri.

img_title PSI Disebut Tak Lagi jadi Koalisi Pemerintah, Begini Respons Dasco

Keputusan pembentukan neraca komoditas ini akan dilakukan bersama dalam rapat terbatas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang melibatkan seluruh kementerian atau lembaga di bawahnya. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Merespons hal tersebut, komunitas petani dan nelayan yang tergabung dalam Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI) membeberkan, ada sejumlah pekerjaan rumah bagi Pemerintah sebelum membuat neraca komoditas.

img_title DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Hari Ini

Presiden WAMTI, Agusdin Pulungan mengatakan, Pemerintah harus memastikan bahwa neraca ini harus menjadi menjadi jaminan ketersediaan dan kecukupan pasokan di dalam negeri.

Untuk itu, dia menekankan, Pemerintah harus terlebih dahulu memperkuat sistem produksi dalam negeri. Terutama, dengan memastikan adanya jaminan ketersediaan pasokan.

img_title Menko Dudung Tegaskan Rakyat Bebas Kritik Pemerintah, Tapi Ingatkan Hal Ini

"Dalam peningkatan produksi, instrumen yang bisa dipakai antara lain kelancaran infrastruktur listrik dan jalan. Selain itu, faktor produksi pertanian seperti bibit, teknologi, dan ketersediaan air hingga dukungan pembiayaan produksi," katanya, dikutip Kamis, 19 Agustus 2021.

Selanjutnya, dia menekankan pemerintah harus memastikan rantai distribusi yang lancar dan efisien dari tingkat produksi sampai konsumen. Kemudian, meningkatkan daya beli masyarakat.

Baca juga: Seluruh Pabrik Danone-Aqua Ditargetkan Pakai PLTS Atap pada 2023

"Selama ini produksi komoditas seringkali berlebih, namun tidak bisa sampai akibat ketidaklancaran atau suplai chain tidak efektif. Simpul-simpul suplai chain itu yang mesti dievaluasi, dibenahi apakah sudah efisien dan efektif,” tegasnya.

Selain itu, juga harus ada pengendalian produk yang berasal dari luar negeri. Terutama komoditas dengan harga lebih murah yang berpotensi mengganggu harga yang ditetapkan produsen dalam negeri.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Terakhir, Agusdin mengingatkan, yang paling penting Pemerintah harus memberikan insentif kepada petani sebagai produsen utama. Hal ini dilakukan agar mereka mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri.

"Neraca komoditas yang saat ini sedang digodok oleh pemerintah harus menjadi jaminan ketersediaan dan kecukupan pasokan di dalam negeri. Neraca ini akan menjadi pegangan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan," paparnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut