Dianggarkan Rp11 Triliun, Program Kartu Prakerja Lanjut pada 2022
- Tangkapan layar Zoom Meeting
VIVA – Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menegaskan, Program Kartu Prakerja masih akan dilanjutkan pada 2022 nanti, sebagai inisiatif strategis pemerintah dan penanganan COVID-19.
Dia berharap, Program Kartu Prakerja itu tidak hanya menjadi sarana transfer dana dari pemerintah ke masyarakat, tapi juga menawarkan skill development untuk menjadi pondasi dalam meraih kesempatan kerja yang lebih luas khususnya saat kegiatan ekonomi masih seperti sekarang ini.
"Oleh sebab itu, tahun 2022 Program Kartu Prakerja masih akan terus dilanjutkan," kata Febrio dalam telekonferensi, Rabu 1 Desember 2021.
Baca juga:Â Harga Emas Hari Ini 1 Desember 2021: Global Naik, Antam Amblas
Dia menambahkan bahwa skema pelaksanaannya masih akan bersifat semi bantuan sosial dan akan tetap dilakukan dengan bersifat reguler. "Akan dimulai dengan mempertimbangkan situasi yang semakin kondusif," ujarnya.
Untuk itu, Febrio memastikan bahwa pemerintah akan mengalokasikan dana perlindungan sosial sebesar Rp252,3 triliun. Di mana, dari alokasi tersebut anggaran untuk Program Kartu Prakerja yakni sebesar Rp11 triliun, atau sekitar 4,3 persen dari anggaran perlindungan sosial.
Kartu Prakerja Salah Sasaran
- vstory
Namun, atas semua capaian yang sudah diperoleh pada Program Kartu Prakerja ini, Febrio mengaku Kementerian Keuangan akan tetap melakukan berbagai upaya perbaikan berkelanjutan dengan meningkatkan tata kelola program agar semakin transparan dan akuntabel.
Baik dari sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk verifikasi atas lembaga pelatihan yang diusulkan oleh para mitra platform digital.
Kemudian, lanjut Febrio, efisiensi Program Kartu Prakerja di era digital juga akan diikuti dengan modul pelatihan yang akan dibuat semakin variatif bagi para pesertanya.
"Untuk memenuhi kebutuhan peserta di sektor formal maupun di sektor informal yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19," ujarnya.
Aturan Baru! Bayar Utang Pajak Kini Dahulukan Pokok Sebelum Denda
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis aturan baru mengenai mekanisme pembayaran utang pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
