KSPI Surati ILO hingga ITUC, Curhat Pemerintah RI Tak Taati Putusan MK

Presiden KSPI, Said Iqbal
Sumber :
  • VIVA/Syaefullah

VIVA – Konfederasi Serikat Pekerjan Indonesia (KSPI) melaporkan kepada organisasi internasional, karena pemerintah Indonesia tidak taat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang Cipta Kerja.

img_title KSPI Usulkan Iuran Pesangon Dihitung dengan Metode Aktuaria, Begini Simulasinya

Ketua KSPI Said Iqbal mengungkapkan, lembaga internasional yang telah disurati terkait hal tersebut diantaranya Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC), dan IndustriALL Global Union.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Karena saya adalah anggota pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berkantor di Jenewa yaitu ILO Governing Body. Saya sudah mengirim surat secara resmi sebagai ILO Governing Body," kata dia saat konferensi pers, Jumat, 3 Desember 2021.

img_title KSPI Dukung Dasco jadi Cawapres, Jumhur: Bisa Jadi Jembatan Emas Pemerintah

Menurutnya, sikap Pemerintah yang tetap melaksanakan UU Cipta Kerja meski sudah dianggap MK inkonstitusional bersyarat, merupakan sebuah kesalahan. Karena UU itu artinya sudah dianggap cacat formil.

"Inkonsititusional bersyarat artinya Undang-undang Cipta Kerja tidak berlaku atau inkonsitutional sampai terpenuhi syarat-syarat yang disampaikan oleh MK," tegas dia.

img_title KSPI Sebut Danantara Layak Dipertimbangkan untuk Kelola Dana Cadangan Pesangon, Said Iqbal Ungkap Alasannya

Aksi Demo Buruh Tuntut Kenaikan Upah

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Dia menegaskan, sikap buruh terhadap hasil putusan MK ini sudah sesuai dengan hasil konsultasi dengan sejumlah ahli hukum tata negara. Sehingga, mutlak UU Cipta Kerja dikatakannya tidak berlaku hingga diperbaiki dalam waktu 2 tahun.

"Menurut pemahaman kami setelah berkomunikasi dan berdiskusi dengan ahli hukum tata negara tersebut adalah amar putusan MK nomor 4 tetap berlaku tapi nomor 5, nomor 6, nomor 7 itu adalah persyaratannya, yaitu 2 tahun tadi harus diperbaiki prosedurnya, dan pada amar keputusan nomor 7 menyatakan menangguhkan kebijakan/tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dan tidak boleh menerbitkan peraturan yang baru," paparnya.

Oleh sebab itu, Said menekankan, KSPI, serikat buruh lainnya, dan Partai Buruh menilai UU Cipta Kerja sudah tidak boleh digunakan atau ditangguhkan atau ditunda. Hingga dipenuhinya syarat yang disebut dengan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Artinya cacat formil berarti prosedur undang-undang tersebut sudah cacat dan Undang-undang Cipta kerja secara bersyarat dinyatakan tidak berlaku lagi, materiilnya atau isi pasal-pasal," tutur Said.

Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal di Kompleks Istana Kepresidenan

KSPI Usulkan Penghasilan Tidak Kena Pajak Naik Jadi Rp7,5 Juta, Ini Alasannya

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan

img_title
VIVA.co.id
16 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut