Dua Serikat Pekerja dan Kadin Bentuk Pokja Diskusikan Isu Perburuhan

Dua petinggi Serikat Buruh memasuki Gedung MK.
Sumber :
  • WIllibrodus/VIVA.

VIVA – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, hari ini. Pertemuan itu membahas terkait soal upah dan dinamika ekonomi nasional lainnya.

img_title Dinilai Dekat dan Peduli Buruh, KSPSI Dukung Dasco Jadi Wapres

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea pertemuan ini berlandaskan komitmen pegusaha dan buruh untuk membuat hubungan pekerja dan pengusaha harmonis. 
Karena itu, peningkatan skill pekerja juga dibahas dalam kesepnatan itu.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Ini membuktikan, buruh tidak hanya mengandalkan aksi jalanan tapi juga menjalin hubungan serta dialog agar tercipta solusi," katanya di Jakarta, Senin, 6 Desember 2021.

img_title KSPI Usulkan Penghasilan Tidak Kena Pajak Naik Jadi Rp7,5 Juta, Ini Alasannya

Dia mengungkapkan, kedua pihak juga sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) bersama. Sebagai wadah untuk mendiskusikan isu-isu kesejahteraan buruh lebih mendalam.

"Minggu depan kita akan bentuk tim asistensi yang nantinya akan membentuk Pokja. Jadi, ini bukan hanya mendiskusikan soal upah, tapi lebih luas lagi," ungkapnya.

img_title KSPI Usulkan Iuran Pesangon Dihitung dengan Metode Aktuaria, Begini Simulasinya

Ke depan, kata Andi Gani, Pokja ini membahas tentang kesempatan vokasi bagi pekerja, informasi lapangan kerja, upgrading skill, dan lainnya.

"Misalnya, tadi Pak Arsjad (Ketua Umum Kadin) bilang banyak lapangan kerja di Hungaria, ada vokasi yang dibutuhkan di sana. Jadi lebih luas lagi, membuka lapangan kerja di luar negara-negara yang selama ini jadi target pekerja," ujarnya.

Meski demikian, Andi Gani pun memastikan buruh tetap kritis dan tegas untuk terus mengawal keadilan. Hal ini dibuktikan dengan rencana aksi ribuan buruh pada Rabu, 8 Desember mendatang di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami akan meminta penjelasan amar 4 dan 7 penjelasannya seperti apa penjelasan secara hukum. Bagi kami, ketika inskontitusional bersyarat, semuanya ditangguhkan. Seperti amar 7 putusan MK, artinya PP Nomor 36 soal pengupahan juga tidak boleh diberlakukan, kembali ke peraturan lama," tuturnya.

Pertemuan antara KSPSI, KSPI dan Kadin.

Photo :
  • istimewa.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal mengapresiasi Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid yang mau berdialog dengan buruh. Hal itu menandakan banyak persamaan yang ditemukan untuk memajukan bangsa dan negara lewat dialog sosial dengan mutual trust dan hubungan kemitraan partnership equality.

"Banyak pandangan kalau buruh dan pengusaha sering konflik atau saling tidak berkompromi. Hari ini hal itu terbantahkan dengan adanya diskusi hangat antara pimpinan buruh dan pimpinan pengusaha," jelasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut