Bakal Dimintai Klarifikasi Ilegal Mining, DPR Panggil Tan Paulin
- vstory
VIVA – Komisi VII DPR RI berencana memangil Tan Paulin atau yang santer disebut-sebut sebagai Ratu Batu Bara oleh anggota DPR dari Partai Demokrat Muhammad Nasir. Melalui panja Ilegal Mining, DPR akan meminta klarifikasi kepada Paulin mengenai dugaan penambangan ilegal.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi mengatakan, tak hanya Paulin, pihaknya juga bakal mengklarifikasi kepada semua pihak terkait santer beredarnya dugaan ilegal mining tersebut.
"Kami melalui Panja Ilegal Mining akan mengklarifikasi kepada semua pihak terkait untuk menelusuri kebenaran atas isu ratu batu bara ini, dan yang pasti kami akan meminta penjelasan dari Dirjen Minerba, Pemda Kaltim, masyarakat Kaltim dan sang ratu yang disebut dalam rapat kerja, yaitu Saudara Tan Paulin," kata Bambang Haryadi dalam keterangannya diterima awak media, Senin, 17 Januari 2022.
Baca juga: DPR Ungkap dan Keluhkan Ratu Batu Bara di Kaltim Belum Ditangkap
Bambang lebih jauh mengatakan, pihaknya bakal melakukan klarifikasi supaya jangan sampai harga batu bara yang mahal di luar negeri dimanfaatkan oleh oknum-oknum.
"Dan klarifikasi Panja Ilegal mining terhadap pihak-pihak tersebut untuk memastikan apakah tudingan itu benar atau tidak. Dan saya berharap semua pihak memberikan data dan fakta untuk memperjelas duduk permasalahannya, biar terang benderang,” kata Politikus Partai Gerindra tersebut.
Nantinya, lanjut Bambang, di Panja Ilegal Mining tersebut pihaknya memberikan kesempatan kepada Tan Pauline untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan.
“Karena di Panja semua pihak akan dikonfrontir, dan ini merupakan ruang untuk saudara Tan Paulin untuk membuktikan bahwa predikat sebagai Ratu Batu bara itu benar atau tidak," imbuhnya.
Senada itu, Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar mendorong agar sosok Tan Paulin dengan segala sepak terjangnya di dunia pertambangan batu bara harus diusut tuntas. Sehingga terang benderang apakah dia benar-benar telah melakukan praktik culas tersebut.
"Sosok yang disebut ratu batu bara ini harus diusut tuntas, apakah benar melakukan praktik ilegal mining yang merugikan negara," ujarnya.
Gunhar menyebut, tidak masalah jika pihak Tan Paulin membantah semua tuduhan yang mengatakan bahwa pihaknya adalah pelaku bisnis batu bara yang melanggar aturan. Namun menurut Gunhar, hal itu nanti perlu ditelusuri oleh DPR sendiri melalui Panja Illegal mining komisi VII.
