Geng Ransomware Conti Peretas BI Incar Pemerintahan dan Industri
- New York Post
VIVA – Kelompok peretas ransomware Conti, yang membobol data Bank Indonesia, memang mengincar sektor pemerintahan dan industri. Hal itu disampaikan laporan perusahaan keamanan siber Kaspersky.Â
Dilansir dari Antara, Manajer Umum Kaspersky Asia Tenggara, Yeo Siang Tiong mengatakan, selama 11 bulan pertama pada 2021, permintaan Incindent Response (IR)Â pertolongan mengatasi serangan siber, yang mereka terima untuk ransomware mencapai 46,7 persen, naik dari tahun 2020 yang sebesar 37,9 persen.
Serangan ransomware terhadap sektor pemerintahan dan industri mencapai 50 persen dari seluruh permintaan IR yang masuk pada 2021. Selain kedua sektor itu, geng peretas seperti Conti juga menargetkan sektor teknologi informasi dan keuangan.
Kaspersky menyatakan Conti muncul pada akhir 2019 dan aktif meretas sepanjang tahun 2020. Aktivitas mereka menyumbang lebih dari 13 persen dari seluruh korban ransomware pada tahun itu.
Ilustrasi Hacker
- U-Report
Conti tidak hanya mengenkripsi, tapi, juga mengirim salinan berkas dari sistem yang diretas ke operator ransomware. Mereka kemudian mengancam untuk mempublikasikan informasi yang mereka curi jika korban tidak memberikan tebusan. Kaspersky juga menyebut kelompok ini didukung ekosistem rahasia (underground).
Tiong menyebutkan tidak ada solusi "peluru perak", sempurna, untuk mengatasi serangan siber termasuk ransomware. Regulasi tentang keamanan siber dan koordinasi lembaga intelijen bisa meningkatkan pertahanan siber suatu negara secara signifikan.
Bank Indonesia menyatakan sedang menjalankan protokol mitigasi setelah upaya peretasan, antara lain menyusun kebijakan standar dan ketahanan siber yang lebih ketat.
Informasi peretasan BI bermula dari media sosial, sebuah unggahan menyebutkan Conti memasukkan bank sentral tersebut dalam daftar korban mereka. (Ant)
Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Pentingnya Konsistensi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya konsistensi pemerintah daerah (Pemda) dalam memastikan perencanaan pembangunan terlaksana.
