- VIVA/Anisa Aulia
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menuturkan, gejolak geopolitik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina berimbas kepada harga komoditas sumber daya alam (SDA) yang kian naik.
Sumbangan dan kontribusi sumber daya alam, khususnya mineral dan batubara (Minerba) menjadi sangat penting. Salah satunya pada sisi penerimaan negara, minerba menjadi suatu kewajiban yang harus dikelola secara transparan.
“Dari sisi penerimaan negara menjadi suatu kewajiban untuk kita sampaikan kepada publik, berapa kekayaan sumber daya alam yang diterima negara. Dalam bentuk pajak, bea keluar, pendapatan dan penerimaan negara bukan pajak, seperti royalti dan lainnya. Ini sangat penting,” tegas Sri Mulyani pada ‘Launching SIMBARA dan Penandatanganan MoU Sistem Terintegrasi dari Kegiatan Usaha Hulu Migas’, Selasa, 8 maret 2022.
Limbah FABA (Fly ash and Bottom ash) dari hasil pembakaran batu bara
- vstory
Sri melanjutkan, Kementerian dan Lembaga (K/L) di era digitalisasi teknologi ini memerlukan sistem yang terintegrasi satu sama lainnya. Untuk proses bisnis berjalan lebih mudah dan menjadi kunci penting untuk perbaikan tata kelola dan juga untuk penguatan pengawasan, serta perbaikan layanan bagi dunia usaha.
Melalui hal tersebut, Kemenkeu bersama dengan Kementerian ESDM, Kemendag, Kemenhub, dan Bank Indonesia berupaya membuat ekosistem pengelolaan minerba yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir.
“Ekosistem pengelolaan mineral batu bara yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Ekosistem yang terintegrasi ini antar kementerian lembaga dengan antar pilar sinergi berwujud dalam sistem Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA),” jelasnya.
Selain itu, pada 2021 minerba memberikan kontribusi pada negara baik dalam bentuk pajak bea keluar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebesar Rp12,4 triliun. Di mana penerimaan tersebut merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir, dan juga memberikan kontribusi besar terhadap negara.
“Namun, ini juga memberikan sinyal bahwa pemerintah pusat dan daerah, antara K/L harus semakin rapi berkoordinasi. Karena semakin tinggi harga minerba maka ancaman terhadap tata Kelola yang baik menjadi sangat tinggi,” ujar Ani sapaan akrabnya.
Pemerintah akan intensif untuk melakukan pengawasan dalam pelanggaran tata kelola baik dalam bentuk penyelundupan, under invoicing, tax evasion atau penggelapan pajak. Dengan ancaman tersebut SIMBARA menjadi sistem yang sangat penting bagi K/L.
“Inilah yang merupakan salah satu alasan nyata mengapa kita perlu makin menata diri di antara K/L. Dan di era digitalisasi teknologi ini integrasi proses bisnis, dan juga integrasi data antar K/L seharusnya mudah dan seharusnya bisa dilakukan menjadi kunci penting. Untuk perbaikan tata Kelola dan juga untuk penguatan pengawasan, serta untuk perbaikan layanan bagi dunia usaha,” terangnya.
